Capres Independen Biaya Politik Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak setuju dengan wacana dibukanya kesempatan bagi calon presiden non-partai politik atau calon presiden independen. Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta mengatakan, mekanisme pencalonan presiden independen akan menyebabkan biaya politik tinggi dan menimbulkan potensi politik uang.

Merujuk ketentuan UU, partai politik yang berhak mengajukan calon presiden minimal mendapatkan dukungan 20 persen suara sah di pemilu. "Jika kemudian dikonversikan kepada calon perseorangan, maka calon yang didukung harus mendapatkan minimal lebih dari 20 juta suara. Kemudian, mekanisme memerolehnya seperti apa?" kata Arif saat mengisi diskusi "Calon Presiden Tanpa Partai Politik", Sabtu (9/4/2011), di Jakarta.

Selain biaya politik tinggi, Arif menilai, calon presiden independen juga akan mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi politik dan relasi antar kelembangaan tinggi negara khususnya DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. "Sementara, DPR itu merupakan representatif rakyat melalui keterwakilan partai politik. Artinya, infrastruktur DP merupakan unsur-unsur partai politik. Dalam tugasnya, presiden yang dari calon independen itu pasti berhubungan dengan legislatif, maka independensi akan sulit dijalankan," papar Direktur Eksekutif Megawati Institute ini.

Lagipula, menurutnya, ketentuan pencalonan presiden dan calon wakil presiden saat ini membuka peluang kombinasi antara calon parpol dan non parpol. Arif mencontohkan, pada pemilu 2004 terdapat konfigurasi parpol dan non parpol, misalnya pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, Amin Rais-Siswono Yudhohusodo dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Demikian pula pada pemilu 2009 yang juga diikuti pasangan calon kombinasi parpol dan non parpol. "Jadi desakan amandemen khususnya ketentuan pemilihan presiden sangat tidak diperlukan saat ini," kata Arif.

Pertimbangan filosofis, politis dan sosiologis Peneliti Indo Barometer M Qodari menjabarkan, ada 3 aspek yang menjadi dasar perlu diberikannya peluang bagi calon presiden independen. Secara filosofis, menurut Qodari, setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.

"Dalam konstitusi pasal 27, setiap warga negara punya hak sama di depan hukum dan pemerintahan. Dan dalam kehidupan demokrasi perlu dibuka kesempatan publik untuk maju sebagai capres tanpa harus melalui parpol," kata Qodari.

Secara politis, kehadiran capres independen akan membuka gagasan atau ide-ide baru. "Persoalannya bukan menang atau tidak menang, tapi akan ada gagasan dan ide baru yang penting," ujarnya. Adapun secara sosiologis, capres independen dinilai cenderung didukung masyarakat Indonesia.