DPR Didesak Segera Sahkan RUU BPJS

Kompas.com - 08/04/2011, 12:28 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan orang yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) untuk Rakyat dan Buruh Indonesia, Jumat (8/3/2011), menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mereka menuntut DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS).

Dalam orasinya, Sekretaris Jenderal KAJS Iqbal, pemerintah juga harus menjamin kesehatan kepada seluruh buruh dan pekerja di Indonesia. Pasalnya, hal tersebut telah tertuang dalam UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam UU tersebut dikatakan rakyat berhak mendapat fasilitas berobat gratis seumur hidupnya.

"Oleh karena itu, kami mendesak DPR harus menggunakan hak interpelasi dan hak angket terkait RUU BPJS. Pemerintah juga harus melaksanakan jaminan kesehatan seumur hidup bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan biaya berobat gratis untuk seluruh rakyat," kata Iqbal.

Selain itu, lanjut Iqbal, buruh juga berhak mendapat jaminan dana pensiun. Ia mencontohkan, ketika masih bekerja, buruh-buruh dituntut bekerja dengan produktivitas tinggi dan diwajibkan membayar pajak. Namun, ketika memasuki usia pensiun mereka tidak mendapatkan jaminan pensiun.

"Bukan hanya pegawai negeri yang berhak mendapatkan jaminan pensiun. Tetapi para buruh juga berhak mendapatkannya. Karena jaminan sosial adalah harga mati bagi para pekerja saat ini," kata Iqbal.

Pembahasan RUU BPJS ini mandeg dalam satu bulan terakhir karena adanya perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah. Padahal, keberadaan UU BPJS dinilai sangat penting sebagai pengatur badan yang akan menyelenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat. Sejak tahun 2004, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) telah disahkan. Untuk mengimplementasikan ketentuan UU SJSN, setidaknya dibutuhkan 10 peraturan pemerintah (PP) dan 11 peraturan presiden (perpres). Namun, saat ini, pemerintah baru membuat PP tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan Perpres No 44/2008. SJSN tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya BPJS. Keempat BPJS yang diamanatkan UU SJSN adalah Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen.

Dalam rapat antara Pimpinan DPR dan tiga menteri malam tadi, pemerintah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan. Pemerintah juga berjanji akan menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada DPR sebelum memasuki masa sidang pada 9 Mei 2011.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

    UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

    Nasional
    Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

    Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

    UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

    Nasional
    Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

    Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

    Nasional
    Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

    Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

    Nasional
    Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

    Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

    Nasional
    Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

    Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

    Nasional
    Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

    Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

    Nasional
    Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

    Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

    Nasional
    Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

    Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

    Nasional
    Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

    Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

    Nasional
    Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung

    Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung

    Nasional
    PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

    PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

    Nasional
    Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

    Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

    Nasional
    Jokowi Dihukum akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

    Jokowi Dihukum akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.