Anggota DPR "Disemprot" Demonstran

Kompas.com - 07/04/2011, 12:59 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Teriakan dua orang pria berkaus hitam sontak mengejutkan para anggota DPR yang baru saja menutup sidang paripurna, Kamis (7/4/2011), di ruang sidang paripurna, Nusantara II kantai III, Gedung DPR, Jakarta. Tak lama setelah pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengetukkan palu tanda paripurna usai, dua orang pria yang berada di depan ruang sidan itu langsung berteriak.

"Selamatkan kehidupan buruh! Sahkan UU BPJS!" teriak salah seorang pria yang berbadan gemuk.

Teriakan serupa juga diteriakkan rekannya yang berbadan lebih kurus. Kontan, para petugas pengamanan dalam DPR segera meringkus kedua pria yang mengaku berasal dari Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) dan mengamankannya.

Para anggota yang baru keluar ruangan pun terlihat  terkejut dan bergegas meninggalkan lantai 3 Gedung Nusantara II. Dua pria itu sebelumnya juga membawa spanduk putih yang berisi tuntutan pengesahan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kalau tidak juga disahkan, turunkan pemerintahan SBY!" seru pemuda gemuk itu lagi sebelum dibekap oleh petugas Pamdal DPR.

RUU BPJS memang dijadwalkan pengesahannya pada masa sidang DPR saat ini. Namun, menjelang penutupan masa sidang, Jumat (8/4/2011) besok, pembahasan RUU BPJS belum juga rampung. Delapan orang menteri yang menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan RUU ini "ngambek" karena tidak adanya kata sepakat dengan Pansus RUU BPJS terhadap sejumlah ketentuan. Pimpinan DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan, malam ini pihaknya mengundang 8 orang menteri itu untuk membahas kelanjutan RUU BPJS.

Keberadaan UU BPJS dinilai sangat penting sebagai pengatur badan yang akan menyelenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat. Sejak tahun 2004, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah disahkan. Untuk mengimplementasikan ketentuan UU SJSN, setidaknya dibutuhkan 10 peraturan pemerintah (PP) dan 11 peraturan presiden (Perpres). Namun, saat ini, pemerintah baru membuat PP tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan Perpres No 44 tahun 2008. SJSN tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya BPJS. Keempat BPJS yang diamanatkan UU SJSN adalah Jamsostek, Askes, Asabri dan Taspen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Malam Ini, DPR Putuskan Nasib RUU BPJS

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Nasional
    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    Nasional
    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Nasional
    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Nasional
    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Nasional
    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Nasional
    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Nasional
    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Nasional
    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Nasional
    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Nasional
    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Nasional
    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    Nasional
    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.