Presiden Mau Cerai, Pengacara Menghalang

GUATEMALA CITY, KOMPAS.com - Sekelompok pengacara, Senin (4/4), mengajukan gugatan hukum untuk menghalangi perceraian yang diupayakan Presiden Guatemela Alvaro Colom. Proses perceraian Colom dengan istrinya, Sandra Torres de Colom, diduga demi memungkinkan sang istri mencalonkan diri sebagai presiden untuk menggantikan sang suami yang, berdasarkan konstutusi Guatemala, tidak bisa lagi maju sebagai calon.

Hakim Mildred Roca mengatakan petisi itu, yang diajukan ke Mahkamah Agung negara Amerika Tengah itu, mengupayakan "pencabutan proses perceraian" pasangan nomor satu di negara tersebut. Tuntutan itu dan satu tuntutan lain yang diajukan pekan lalu merupakan drama paling akhir di Guatemala, tempat presiden dan ibu negara sepakat berpisah guna mengatasi penghalang hukum bagi Sandra Torres de Colom untuk mencalonkan diri.

Mynor Berganza, salah seorang pengacara yang terlibat dalam pengajuan tuntutan hukum itu, mengatakan perceraian pasangan presiden tersebut "mempengaruhi kepentingan umum" sebab tindakan itu berusaha "mengakali atau melompati" larangan menurut undang-undang dasar. Undang-undang dasar di negeri tersebut melarang pasangan dan kerabat lain presiden yang telah melewati masa jabatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Tahun 1989, mahkamah konstitusi melarang istri presiden saat itu, Vinico Cerezo, mencalonkan diri untuk jabatan tertinggi di negeri tersebut. Hakim yang menangani perceraian itu telah diberi pengamanan tambahan sejak ia menerima ancaman mati dari seseorang yang mengaku ia menentang permintaan pasangan kepala dan ibu negara Guatemala tersebut.

Sandra Torres, Maret lalu, mengatakan ia akan bercerai kendati cintanya hanya ia persembahkan buat suaminya. "Cinta buat Guatemala adalah alasan mengapa presiden saya lebih mementingkan negara ketimbang kepentingan kami sendiri," kata Sandra Torres.

Sandra Torres berlinang air mata saat ia menggambarkan "betapa besar dan kokohnya cinta" yang ia rasakan buat suaminya. Tapi ia mengatakan cintanya untuk rakyat "tak memiliki batas". Banyak pengeritik mengatakan, tindakan itu melecehkan undang-undang dasar, tapi pasangan tersebut menepis kecaman itu dan menyatakan sejumlah politisi serta pengusaha menentang pembaruan sosial pemerintah.