Lebih Baik Tak Bangun Gedung Sama Sekali

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak agar DPR sama sekali tidak mewujudkan rencananya untuk membangun gedung baik dengan anggaran minimal maupun dengan anggaran semula yang mencapai Rp 1,138 triliun.

"Karena masyarakat sangat trauma dengan kebijkan DPR, karena selalu DPR bohong. Kemarin katanya (pembangunan gedung) ditunda. Tapi ternyata terus, kebijakan mereka tidak memihak pada masyarakat," ujar Koordinator Investigas dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafy seusai jumpa pers di Cikini, Jakarta, Minggu (3/4/2011).

Menurut Uchok, DPR belum perlu membangun gedung karena kapasitas gedung yang ada saat ini masih memadai. Begitupun dengan kapasitas ruangan tiap anggota dewan. Lagipula, kata Uchok, para anggota dewan umumnya memiliki lebih dari satu ruangan.

"Saya lihat anggota DPR punya dua ruangan, kalau dia ketua badan, dia punya ruangan di bawah contoh Lukman Edi (anggota DPR dari PKB) punya dua ruangan. Jadi bisa dimanfaatkan ruang yang lain, kalau ada tamu banyak, bisa juga dimasukkan ke ruang rapat fraksi. Kalau dokumen masih bisa di ruang TU (tata usaha)," ujarnya.

Jika DPR tetap melaksanakan pembangunan gedung tersebut, maka Fitra dan sejumlah LSM lainnya siap melayangkan gugatan hukum warga negara (citizen law suit dan legal standing) kepada DPR melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Walaupun ini sudah masuk anggaran 2011, kaya laptop kemaren, masih bisa dicut (dibatalkan). Tinggal kesepakatan politik saja antara DPR dengan pemerintah dan presiden," ujarnya.

Seperti diketahui, DPR berencana membangun gedung baru dengan anggaran mencapai Rp 1,138 triliun. Menurut sejumlah LSM yang salah satunya adalah Fitra, dana triliunan tersebut mempergunakan anggaran multi year atau anggaran APBN selama dua tahun. Nilai Rp 1,138 triliun yang dianggarakan, menurut Fitra terlalu besar. DPR dinilai melanggar Inpres Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penghematan Belanja Kementrian/Lembaga tahun 2011.

"DPR yang memiliki fungsi anggaran agar belanja negara jadi efisien dan efektif justru tidak menjadi lokomotif dalam melakukan penghematan," katanya.

Menurut Uchok, lebih baik jika dana yang dianggarkan untuk pembangunan gedung tersebut dialokasikan untuk membayar jaminan asuransi orang miskin. "Sebab hanya 74 juta orang dari 116 juta orang miskin yang menikmati jaminan asuransi. Masih ada 41 juta orang lagi yang belum," kata Uchok.

Proyek pembangunan gedung DPR tersebut, lanjutnya, hanya untuk memenuhi kepentingan partai. "Proyek-proyek gini untuk kampanye 2014," imbuhnya.