Priyo: Menteri Ngambek, Adukan Presiden

Kompas.com - 01/04/2011, 18:41 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso memperingatkan delapan orang menteri untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) dengan DPR. Jika kedelapan menteri masih "mogok", Priyo mengancam akan melaporkannya kepada Presiden. DPR akan menyurati delapan kementrian atas tembusan presiden.

"Permintaan saya menteri-menteri membuka kembali pembicaraan pada DPR, kalau mereka tetap ngambek, kita akan adukan pada Presiden. Karena undang-undang ini penting dan kami anggap prioritas karena masuk prolegnas," ujar Priyo di gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

Priyo meminta agar para menteri tidak menyepelekan pembahasan RUU BPJS tersebut. Menurutnya, RUU BPJS penting untuk segera disahkan sebagai payung hukum dalam memberikan jaminan sosial pada rakyat.

"Kami punya waktu seminggu untuk melihat tanda-tanda niat baik menteri itu, karena habis tanggal 8 penutupan sidang, kita akan reses," lanjut Priyo.

Sebelumnya, delapan kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Kepala Bapenas, dan Kementerian BUMN enggan melanjutkan pembahasan RUU BPJS. Kedelapan kementrian itu belum menyepakati peran empat BUMN yakni Askes, Asabri, Taspen, dan Jamsostek sebagai pengelola BPJS.

Menurut Priyo, akan tidak sehat jika pemerintah menghentikan pembahasan RUU BPJS secara sepihak karena tarik-menarik kepentingan antar kementerian. Sebagai pimpinan, Priyo tidak dapat menahan jika fraksi-fraksi di parlemen kemudian mengajukan hak interpelasi.

"Bisa saja interpelasi ini akan mempertanyakan alasan-alasan apa pemerintah hentikan scara sepihak. Hingga kini belum ada jawaban jelas," katanya. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nasional
    Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

    Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

    Nasional
    Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Nasional
    Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

    Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

    Nasional
    Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

    Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

    Nasional
    UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

    UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

    Nasional
    Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

    Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

    Nasional
    Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

    Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

    Nasional
    Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

    Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

    Nasional
    Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

    Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

    Nasional
    Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

    Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

    Nasional
    Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

    Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

    Nasional
    Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

    Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

    Nasional
    Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

    Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

    Nasional
    IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

    IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.