Mantan Dirjen Perkeretaapian Ditahan

Kompas.com - 31/03/2011, 23:17 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com — KPK menahan mantan Direktur Jenderal Perkeretapian Sumino Eko Saputro. Sumino yang menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi hibah alat transportasi kereta rel listrik asal Jepang sejak 2009 itu akan dititipkan di Rutan Cipinang, Jakarta, selama 20 hari ke depan.

"(Sumino) resmi ditahan di Rutan Cipinang," ujar kuasa hukum Sumino, Tumpal H Hutabarat, saat dikonfirmasi wartawan mengenai kebenaran penahanan tersebut, Kamis (31/3/2011).

Tumpal menilai, proses penyidikan kliennya tidak berjalan dengan proses yang benar karena sampai saat ini KPK belum memanggil Hatta Rajasa. "Dalam kasus korupsi ini, negara tidak dirugikan. Seharusnya kalau fair, penyidik juga harus meminta keterangan Hatta, yang saat itu menjadi Menteri Perhubungan," katanya.

Tumpal menjelaskan, pengadaan kereta rel listrik (KRL) ini atas dasar perintah Hatta saat itu. Saat Indonesia tengah membutuhkan KRL, Hatta mengutus Sumino ke Jepang untuk survei. "Seperti yang saya sampaikan terdahulu, Pak Sumino disuruh ke Jepang untuk survei. Hasilnya dilaporkan ke menteri, dan menteri setuju untuk mengadakan itu," ungkapnya.

Kasus ini bermula ketika Jepang memberi bantuan KRL melalui Departemen Perhubungan (Dephub) pada 2006-2007 dengan nilai proyek mencapai Rp 48 miliar. Sumino diduga telah menggelembungkan anggaran.

Sumino dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 11 miliar dalam kasus tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X