Menhukham Tarik Draf RUU Tipikor

Kompas.com - 31/03/2011, 20:02 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum juga sempat diserahkan ke DPR, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menarik draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi yang sudah diserahkan ke Sekretariat Negara. Menurut Patrialis, tim penyusun masih perlu menyempurnakan sejumlah pasal.

"Ada beberapa masalah teknis yang mesti kami luruskan lagi supaya lebih mantap. Yang namanya draf ya harus diluruskan," ungkap Parialis di sela rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (31/3/2011).

Menurut Patrialis, sejumlah pasal yang masih perlu disempurnakan, terutama yang terkait unsur-unsur korupsi. Pemerintah akan memperluas gerakan pemberantasan korupsi sehingga peluang untuk korupsi menjadi lebih sempit. Draf yang baru diharapkan akan menampilkan perbuatan-perbuatan korupsi dengan lebih rinci lagi, misalnya seorang pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya dianggap korupsi. "Pejabat yang juga tidak bisa mempertanggungjawabkan asal-usul keuangannya dan tanpa catatan harta juga bisa dianggap korupsi. Ini juga sudah termasuk dalam proses pembuktian terbalik," katanya.

Patrialis tak menutup kemungkinan bahwa penyempurnaan draf akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah berharap penyempurnaan akan membawa pada titik keseimbangan di mana RUU ini tak akan melemahkan satu lembagapun namun tidak juga melemahkan upaya pemberantasan korupsi.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X