Giliran PPP Tolak Gedung Baru

Kompas.com - 31/03/2011, 15:04 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah Partai Gerindra dan PAN melontarkan keberatannya terhadap pembangunan gedung baru DPR, giliran PPP menyampaikan pendapat serupa. Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar mengatakan PPP merasa perlu mendengarkan aspirasi rakyat yang bernada negatif terhadap rencana pembangunan gedung baru.

”Kami lebih mengedepankan rakyat daripada ngotot meneruskan gedung baru ini,” katanya kepada wartawan, Kamis (311/3/2011).

PPP sendiri, lanjutnya, sudah sejak awal menolak rencana pembangunan gedung baru. Persetujuan yang diberikan oleh perwakilan PPP di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) disebutnya bukan sebagai keputusan fraksi.

Oleh karena itu, PPP mendesak pimpinan DPR untuk kembali menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, BURT, dan Sekretariat Jenderal DPR mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR menyusul maraknya penolakan dari publik, termasuk dari para anggota Dewan sendiri.

”Pimpinan, fraksi, dan BURT harus konsultasi lagi. Pembangunan gedung baru dirancang kembali sesederhana mungkin, dirancang ulang,” ujarnya.

Pengamat parlemen Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Sebastian Salang, mengatakan, pernyataan penolakan yang disampaikan sejumlah fraksi atas rencana pembangunan gedung baru DPR jangan sekedar basa-basi. Pernyataan itu, katanya, harus diikuti tindakan nyata yang mendorong penentu kebijakan di DPR bisa menyerap aspirasi masyarakat yang sebagian besar menolak rencana tersebut.

”Kita apresiasi sikap fraksi-fraksi yang menolak karena bagaimanapun juga mereka adalah wakil rakyat, maka seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Tapi jangan sampai pernyataan menolak itu hanya basa-basi, untuk pencitraan, tapi tidak ada tindakan nyata,” kata Sebastian kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2011).

Tindakan nyata yang dimaksud Sebastian, fraksi-fraksi secara resmi harus menyampaikan surat penolakan atau permintaan penghentian pembangunan gedung kepada pimpinan DPR.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Nasional
    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Nasional
    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Nasional
    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X