PAN: Gedung Baru Harus Dibahas Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai tindak lanjut seruan penghentian pembangunan gedung baru, Fraksi PAN melayangkan surat ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy mengatakan, fraksinya mengusulkan agar BURT mengagendakan pembahasan perancanaan teknis (detail engineering design /DED) gedung baru DPR di rapat paripurna.

”Teguh (Teguh Juwarno, Sekretaris Fraksi PAN) sedang menulis ke BURT untuk diusulkan desain itu, detail engineering design dibahas di paripurna bukan di rapat konsultasi karena mekanismenya memang begitu,” kata Tjatur di Gedung DPR, Kamis (31/3/2011).

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, rencana pembangunan gedung sudah ada dalam rencana strategis DPR yang sudah diputuskan di paripurna. Keputusan ini, lanjutnya, tak bisa dicabut lagi.

”Persoalan bentuk gedung, standar kemewahan, harga, harus diputuskan di paripurna. Kami minta BURT diagendakan ke Bamus, terus ke paripurna,” ujarnya.

Tjatur menegaskan, paripurna memang tak memutuskan hal-hal teknis, tetapi perencanaan teknis gedung sebagai kerangka keseluruhan pembangunan tetap harus diputuskan di paripurna. 

Selain Fraksi PAN, sejumlah fraksi lain, seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, dan PPP juga menyuarakan hal yang sama. Fraksi-fraksi ini meminta agar rencana pembangunan gedung ditinjau ulang bahkan dibatalkan. Hal ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang meminta agar DPR tak perlu membangun gedung mewah dengan anggaran mencapai lebih dari Rp1 triliun.