KPK Akan Kembali Ajukan Anggaran

Kompas.com - 30/03/2011, 18:06 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali mengajukan permohonan anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK pada tahun 2012. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, lembaganya gedung baru yang kapasitasnya sesuai dengan jumlah pegawai KPK dan mampu menampung dokumen-dokumen perkara korupsi yang mulai menumpuk tak beraturan.

"Ada beberapa orang satu meja, kursi, bagian humas saja satu ruangan empet-empetan (sempit), belum berkas yang setumpuk itu. Kapasitas gedung ini kan sebenarnya 500 pegawai, sekarang adanya 600 lebih, masalahnya kurang lebar," ungkap Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Apalagi, pada tahun 2011 ini, KPK menargetkan penambahan karyawan menjadi sekitar 1000 orang. Ia juga mengungkapkan, KPK pernah mengajukan permohonan anggaran untuk membangun gedung baru senilai Rp 180 miliar untuk dua tahun pada tahun 2008. Permohonan tersebut sudah disetujui pihak pemerintah, namun tidak disetujui DPR untuk dimasukkan dalam APBN 2008-2009.

"Menurut DPR, KPK waktu itu dikasih bintang, bukan skala prioritas. KPK katanya (DPR) masih bisa memanfaatkan gedung-gedung lain yang tersedia," katanya.

Meski demikian, Johan mengatakan, persoalan gedung baru tidak memengaruhi kinerja KPK. "Bukan berarti mengurangi kinerja kita. Kita tetap bersemangat," ujarnya.

Pembangunan gedung baru bagi lembaga negara menjadi perbincangan publik, menyusul rencana DPR yang akan memulai pembangunan gedung baru pada Juni 2011 mendatang. Rencana mendapat respons keras karena anggarannya yang mencapai Rp1,1,38 triliun.

Baca juga: Penting Mana,Gedung DPR atau Gedung KPK?



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X