JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan gedung baru DPR RI yang tengah bergulir kembali menuai kontra dari publik. Pengamat parlemen Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan, proses pembangunan gedung baru itu tak berpihak pada masyarakat. Apalagi, pembangunan tersebut dibiayai dengan harga fantastis Rp 800 juta per ruangan anggota dan total biaya pembangunan fisiknya mencapai Rp 1,138 triliun.
"Rakyatnya susah, tapi gedung-gedung perkantoran DPR RI dan pemerintah mewah. Itu yang rusak," katanya ketika menemui Fraksi PAN DPR RI, Rabu (30/3/2011).
Menurutnya, anggota dewan harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat saat ini dengan kondisi ekonomi yang juga tidak baik. Oleh karena itu, Formappi dan sejumlah LSM lainnya meminta proses pembangunan gedung baru dihentikan sampai tahapannya dilakukan dengan transparan sejak awal.
Menurutnya, banyak pula tahapan yang janggal sejak 2009. Penjelasan antara Ketua DPR dan Setjend DPR pun kerap berbeda. Gambar desain yang mirip gedung dewan di Chili pun tiba-tiba muncul.
"Bagaimana tiba-tiba muncul gambar ini artinya sudah ada yang menyiapkan. Apakah tidak membutuhkan biaya dalam membuat gambar? Kita tidak tahu," katanya.
Sebastian dan sejumlah tokoh LSM lainnya heran ketika DPR terus melanjutkan proses pembangunan gedung baru yang janggal dan sangat mahal itu. Bahkan, lanjut dia, ada sejumlah pimpinan dewan yang tampak ngotot menginginkan pembangunan tersebut jalan terus.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.