Putranefo Belum Putuskan Banding

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Masaro Radiokom, Putranefo A Prayogo menyatakan akan menggunakan waktu berpikir untuk mempertimbangkan pengajuan banding atas vonis enam tahun penjara terhadapnya. Putranefo terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan 2006-2007 yang merugikan negara senilai Rp 89,3 miliar. Vonis dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam persidangan yang berlangsung Selasa (29/3/2011).

"Kami menyatakan pikir-pikir dalam jangka waktu tujuh hari," kata Putranefo.

Tim Jaksa Penuntut Umum Tipikor yang dipimpin M. Rum juga akan pikir-pikir untuk mengajukan banding.

Sebelumnya majelis hakim Tipikor yang dipimpin Nani Indrawati memvonis Putranefo enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Putranefo terbukti bersama-sama pemilik PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, Kepala Biro Perencanaan dan keuangan Departemen Kehutanan (Dephut) Wandoyo Siswanto, Kepala Sub Bagian Sarana Khusus Biro Umum Dephut Joni Aliando, dan Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum Dephut Aryono, melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatannya merugikan negara Rp 89,3 miliar dan menguntungkan PT Masaro Radiokom. Karenanya, Putranefo juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 89,3 miliar.

"Dikurangi hasil kejahatan yang telah disita, Rp 20 juta dan 10.000 dollar AS pengembalian dari Wandojo Siswanto dan 20.000 dollar AS dari Boen Mochtar Purnama," kata Nani.

Wandojo dan Boen adalah mantan petinggi Departemen Kehutanan. Uang pengganti tersebut harus dibayar paling lama satu bulan setelah keputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda Putranefo akan disita atau dilelang.

"Jika harta bendanya tidak mencukupi, maka akan dipenjara selama dua tahun," lanjut Nani.

Karena perbuatannya, majelis hakim menilai Putranefo melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Baca juga: Putranefo Divonis Enam Tahun