Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Diminta Gelar Konsultasi

Kompas.com - 29/03/2011, 14:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) meminta agar pimpinan DPR kembali menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi terkait reaksi publik terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR yang beranggaran Rp 1,138 triliun. Menurut Rommy, meski Sekretariat Jenderal DPR telah melaksanakan sejumlah kesepakatan dalam rapat konsultasi akhir 2010, tak serta-merta bisa langsung melaksanakan proyek tersebut tanpa melalui proses sosialisasi kepada seluruh fraksi.

”Kami mengusulkan agar pimpinan DPR rapat konsultasi lagi dengan pimpinan fraksi untuk memutuskan pelaksanaannya bagaimana. Karena keputusan rapat konsultasi November-Desember (2010) lalu kan untuk menunda, bukan untuk dieksekusi langsung,” kata Rommy, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/3/2011).

Ia mengungkapkan, panitia proyek pembangunan gedung baru harus menjelaskan mengenai tata ruang yang sudah didesain ulang dari rancangan semula. Rommy mencontohkan, sudah dilakukan pengurangan terhadap luas ruangan anggota Dewan, dari semula 180 meter persegi menjadi 111 meter persegi. Demikian juga untuk besaran anggaran, dari Rp 1,8 triliun sudah menciut menjadi Rp 1,2 triliun. Namun, ia meminta agar diberikan paparan dan penjelasan mengenai pemanfaatan Gedung Nusantara I yang saat ini menjadi kantor anggota DPR jika seluruh anggota diboyong ke gedung baru.

”Harus jelas, gedung lama mau dipakai apa. Apakah memang harus semua anggota pindah ke gedung baru? Bagaimana penataan ulang ruang-ruang di DPR?” ujarnya.

Secara umum, ia sepakat bahwa gedung baru diperlukan karena gedung yang ditempati saat ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Akan tetapi, perlu dilakukan evaluasi ulang atas desain yang sudah dipublikasikan.

Polemik rencana pembangunan gedung baru DPR berlanjut setelah Sekretariat Jenderal DPR memastikan proses pembangunan akan dimulai pada Juni mendatang. Di gedung baru, anggota Dewan yang saat ini menempati ruangan seluas 32 meter persegi akan menempati ruangan yang lebih luas, yaitu 111 meter persegi. Dengan harga per meter Rp 7 juta, satu ruangan anggota DPR ditaksir berharga Rp 800 juta. Ruangan seluas itu akan ditempati seorang anggota Dewan, satu orang sekretaris pribadi, dan empat orang staf ahli. Luas ruangan ini setara dengan luas ruangan pejabat eselon I.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com