Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Minta Gedung Baru Dievaluasi Ulang

Kompas.com - 29/03/2011, 13:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi mulai menyuarakan penolakan dan meminta agar rencana pembangunan gedung baru DPR ditinjau ulang menyusul mencuatnya kembali  kritik keras dan penolakan publik atas rencana tersebut. Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy (Rommy) mengatakan, fraksinya mengusulkan dan meminta agar dilakukan evaluasi kembali secara seksama. Menurut dia, ada beberapa hal yang tidak dilakukan setelah rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada November-Desember 2010 lalu saat kontroversi juga dilayangkan atas rencana DPR membangun gedung baru.

”Dari dulu kami meminta dilakukan evaluasi secara seksama. Dalam rapat konsultasi sekitar November-Desember lalu, saya juga ikut, keputusannya menunda sampai tahun 2011. Tapi menunda bukan untuk dieksekusi, tetapi untuk dilakukan paparan terhadap rancangan 2010. Yang sekarang terjadi kan, langsung dilaksanakan begitu saja,” kata Rommy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/3/2011).

Sekretariat Jenderal DPR pada Jumat pekan lalu mengungkapkan, rencana pembangunan gedung baru DPR akan dimulai pada 22 Juni mendatang. Saat ini pihaknya tengah melakukan proses untuk menyeleksi 11 perusahaan yang sudah mendaftar mengikuti tender proyek gedung setinggi 36 lantai tersebut.

Menurut Rommy, dari kesepakatan dalam pertemuan konsultasi yang pernah berlangsung, sejumlah poin sudah dilaksanakan, di antaranya penurunan anggaran dari semula Rp1,8 triliun menjadi Rp1,2 triliun dan penghitungan ulang atas luas ruangan anggota Dewan dari 180 meter persegi menjadi 112 meter persegi. ”Tetapi kan belum dikomunikasikan dan dipaparkan kepada fraksi bagaimana lagi desain terbarunya,” ujar anggota Komisi VII DPR ini.

Hari ini, selain Fraksi PPP, sejumlah fraksi, seperti Fraksi PAN, Fraksi PDI-P, dan Fraksi Gerindra meminta agar rencana pembangunan gedung dikaji ulang, bahkan dihentikan. DPR diminta untuk memerhatikan aspirasi dan penolakan keras masyarakat atas rencana tersebut. Sejak awal diumumkan, rencana pembangunan gedung baru DPR sudah menuai kontroversi. DPR dinilai tak sensitif dengan kondisi masyarakat saat ini dengan membangun gedung bernilai triliunan.

Baca juga: Gerindra: Kami Tetap Tolak Gedung Baru

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Nasional
    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Nasional
    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    Nasional
    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com