PDI-P Serukan Tunda Proyek Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, DPR harus menyerap aspirasi publik yang bersuara keras menolak rencana pembangunan gedung baru DPR yang berbiaya Rp1,2 triliun. Rencana itu harus dikaji ulang dan proses pembangunan yang ditargetkan akan dimulai pada 22 Juni mendatang sebaiknya ditunda. Hal itu dikatakan Tjahjo dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Selasa (29/3/2011).

”Agar dilakukan perencanaan ulang pembangunan gedung DPR yang lebih sederhana dan ditunda dulu pelaksanaannya. Masyarakat menolak dan seharusnya DPR sebagai lembaga wakil rakyat juga mendengar suara masyarakat,” ujar Sekjen PDI-P ini.

Perencanaan ulang yang dimaksud adalah desain ulang gedung yang lebih sederhana dan disosialisasikan kepada masyarakat. ”Jangan terkesan mewah. Apa mau menyaingi Hotel Mulia?” kata Tjahjo.

Sementara itu, anggota Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari mengatakan, kebutuhan ruangan memang diperlukan. Namun, dalam proyek pembangunan gedung baru ini hendaknya dilakukan sayembara untuk menentukan keputusan desain yang akan digunakan. Menurut dia, lomba desain ini tidak pernah diselenggarakan karena beberapa pimpinan fraksi tidak menyetujuinya.

Sebelumnya, saat kontroversi pembangunan gedung menyeruak pertengahan tahun lalu, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menyatakan bahwa rencana pembangunan gedung ini telah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR. Belakangan, Fraksi Partai Gerindra mencabut dukungan dan menyatakan tak akan menempati ruangan anggota Dewan di gedung yang baru. Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno hari ini juga menyerukan agar rencana pembangunan gedung dihentikan. DPR diminta mempertimbangkan reaksi dan aspirasi masyarakat atas rencana tersebut.

”Rencana pembangunan menuai penolakan yang luas, jadi aspirasi masyarakat menolak. DPR ditempatkan seolah-olah berhadapan dengan rakyat. Padahal, UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan, salah satu wewenang DPR adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Untuk itu, dengan berbagai pertimbangan, Fraksi PAN meminta agar seluruh proses pembangunan gedung DPR dihentikan sampai mendapat persetujuan dari masyarakat,” kata Teguh dalam rapat paripurna hari ini.

Teguh juga mengatakan kalaupun proses diteruskan, PAN meminta agar desain teknis gedung baru secara detail diputuskan lewat rapat paripurna. Angka Rp 800 juta yang menjadi biaya pembuatan satu ruangan anggota Dewan dinilai terlalu mahal. Padahal, lanjut Teguh, wakil rakyat harusnya menjadi contoh kesederhanaan masyarakat Indonesia.

Baca juga: PAN: Hentikan Pembangunan Gedung Baru