Puan: RUU Intelijen Harus Perhatikan HAM

Kompas.com - 28/03/2011, 22:35 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen terus menuai kritik. Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, dalam penyusunan RUU tersebut sebaiknya pemerintah lebih mengedepankan HAM dengan tidak sembarang melakukan penangkapan.

"Yang diributkan kenapa penangkapan bisa dilakukan tanpa ada dasar dimunculkan kembali. Itu yang harus dicari payung hukumnya," ujar Puan saat konferensi pers di kantor PDI-P, Jakarta, Senin (28/3/2011).

Puan menjelaskan, keperluan payung hukum yang jelas ini dimaksudkan agar BIN tidak sembarang menangkap orang yang diduga melakukan tindakan pidana. Karena, menurutnya, jika penangkapan dilakukan tanpa dasar yang jelas dapat berpotensi melanggar hak-hak seseorang.

"Harus ada payung hukum untuk mencurigai seseorang yang melakukan pidana. Petugas (BIN) menangkap tidak boleh semena-mena. Itu yang harus dibahas yang menjadi dasar petugas untuk membuat UU Intelijen," katanya.

Untuk itu, kata Puan, pihaknya saat ini sudah menginstruksikan politisi PDI-P di Komisi I yang menggodok RUU Intelijen itu untuk menghormati HAM dalam menggarap RUU itu. "Kami sudah menginstruksikan kepada Bapak TB Hasanuddin dari komisi I bahwa HAM itu harus dihormati, agar tidak merugikan rakyat. Itu yang harus dibahas," ujarnya.

Sementara itu, menurut TB Hasanuddin, intelijen tidak mempunyai wewenang melakukan penangkapan. "Kalau mau tangkap kan ada polisi. Itu bisalah diatur prosedurnya," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, serta Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto, beberapa waktu lalu menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Intelijen ke DPR. Namun, menurut beberapa kalangan, RUU tersebut masih ada beberapa kelemahan. Salah satunya mengenai wewenang intelijen dalam melakukan penangkapan seperti yang tertuang dalam Pasal 3 tentang Definisi Pengamanan, Pasal 6 ayat 1 tentang Fungsi Intelijen, dan Pasal 31 ayat 1 tentang penyadapan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X