DPR Tunggu Proses Hukum Lily dan Effendy

Kompas.com - 28/03/2011, 13:47 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR akan menentukan langkah lebih lanjut kepada dua anggota Fraksi PKB DPR, Lily Wahid dan Effendy Choirie, setelah proses gugatan keduanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, DPR akan kembali pada aturan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebut proses pemecatan akan sah jika sudah memiliki ketetapan hukum yang mengikat. "Ya, kita tunggu keputusan pengadilan," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/3/2011).

Lily dan Effendy "dicopot" sebagai anggota Dewan oleh Fraksi PKB karena dianggap tidak mengikuti garis kebijakan partai yang menolak hak angket pajak. Keduanya lantas mengajukan gugatan terhadap DPP PKB dan Ketua DPR ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

DPR, lanjut Marzuki, juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur secara berbeda mengenai pergantian antarwaktu. Menurut undang-undang tersebut, DPR seharusnya langsung meneruskan surat dari DPP PKB yang telah melakukan pemecatan kepada Lily dan Choirie kepada Presiden, termasuk surat balasan dari KPU mengenai calon pengganti keduanya sebagai anggota Dewan.

"Saya kalau ikut Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD langsung menyerahkan surat (pemecatan dari DPP PKB) pada Presiden paling lambat tujuh hari. Lalu, Presiden mengeluarkan Keppres dalam waktu dua minggu," jelasnya.

Namun, menurutnya, pimpinan akhirnya mengambil jalan tengah dengan menunggu keputusan hukum dari pengadilan guna menentukan langkah selanjutnya. "Supaya kita tidak dianggap arogan, pesanan, atau dianggap tak peduli," tandasnya.

Saat ini proses hukum Lily dan Choirie masih bergulir di pengadilan sejak dilayangkan oleh keduanya ke pengadilan dua pekan lalu.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Nasional
Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Nasional
Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Nasional
Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Nasional
Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Nasional
Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Nasional
Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Nasional
Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Nasional
Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Nasional
Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X