PBNU Desak Pemerintah Jadi Penengah

Kompas.com - 27/03/2011, 20:35 WIB
EditorErlangga Djumena

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengutuk keras serangan Amerika Serikat beserta sekutunya ke Libya. Agar kemelut politik di Libya berakhir, PBNU mendesak Pemerintah Indonesia turut berperan sebagai penengah, baik melalui Organisasi Konferansi Islam maupun kelompok negara Gerakan Non Blok.

"Kami telah mengirimkan surat ke pemerintah agar segera berperan sebagai penengah, baik melalui Organisasi Konferansi Islam (OKI) maupun melalui kelompok negara Gerakan Non Blok," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Minggu (27/3/2011) di sela Rapat Pleno PBNU di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta.

Menurut Said, selama ini Amerika Serikat selalu menekankan pentingnya penghormatan kedaulatan dan kebebasan. Namun, cara-cara yang dilakukan Amerika Serikat serta sekutunya di NATO justru biadab dan melanggar kemanusiaan.

"Mereka (Amerika Serikat dan sekutunya) banyak mengajari kita tentang demokrasi dan kedaulatan negara. Lalu, mengapa mereka turut campur dalam urusan politik di Libya," ucapnya.

Said menegaskan, persoalan dalam negeri di Libya biarlah menjadi urusan mereka. Namun, peran Indonesia sebagai penengah dalam memberikan imbauan dan masukan bisa dilakukan.  

"Mengapa Amerika Serikat harus ikut campur urusan dalam negeri? Sikap Amerika Serikat selalu seperti itu, seperti kasus di Afganistan dan Irak. Sama seperti di Libya, di Afganistan dan Irak banyak minyak sehingga Amerika Serikat langsung turut campur, sementara di Somalia dan Yaman yang tak ada apa-apa ditinggalkan begitu saja," paparnya.

Tak obral peluru

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terlepas dari sikap Amerika Serikat dan sekutunya, PBNU juga berharap agar Presiden Libya Moammar Khadafy tidak mengobral peluru dan lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Sebab, cara-cara kekerasan justru akan semakin menyengsarakan masyarakat dan mengakibatkan situasi sosial politik Libya semakin tak kondusif.

Karena itu, salah satu rekomendasi yang diputuskan dalam Rapat Pleno PBNU di Yogyakarta adalah kutukan terhadap aksi-aksi kekerasan di Libya, baik yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya maupun pemerintah terhadap rakyatnya. 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

    Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

    Nasional
    TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

    TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

    Nasional
    Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

    Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

    Nasional
    Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

    Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

    Nasional
    Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

    Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

    Nasional
    Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

    Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

    Nasional
    Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

    Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

    Nasional
    Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

    Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

    Nasional
    Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

    Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

    Nasional
    Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

    Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

    Nasional
    Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

    Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

    Nasional
    Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

    Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

    Nasional
    Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

    Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

    Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

    Nasional
    Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

    Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X