PBNU Desak Pemerintah Jadi Penengah

Kompas.com - 27/03/2011, 20:35 WIB
EditorErlangga Djumena

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengutuk keras serangan Amerika Serikat beserta sekutunya ke Libya. Agar kemelut politik di Libya berakhir, PBNU mendesak Pemerintah Indonesia turut berperan sebagai penengah, baik melalui Organisasi Konferansi Islam maupun kelompok negara Gerakan Non Blok.

"Kami telah mengirimkan surat ke pemerintah agar segera berperan sebagai penengah, baik melalui Organisasi Konferansi Islam (OKI) maupun melalui kelompok negara Gerakan Non Blok," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Minggu (27/3/2011) di sela Rapat Pleno PBNU di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta.

Menurut Said, selama ini Amerika Serikat selalu menekankan pentingnya penghormatan kedaulatan dan kebebasan. Namun, cara-cara yang dilakukan Amerika Serikat serta sekutunya di NATO justru biadab dan melanggar kemanusiaan.

"Mereka (Amerika Serikat dan sekutunya) banyak mengajari kita tentang demokrasi dan kedaulatan negara. Lalu, mengapa mereka turut campur dalam urusan politik di Libya," ucapnya.


Said menegaskan, persoalan dalam negeri di Libya biarlah menjadi urusan mereka. Namun, peran Indonesia sebagai penengah dalam memberikan imbauan dan masukan bisa dilakukan.  

"Mengapa Amerika Serikat harus ikut campur urusan dalam negeri? Sikap Amerika Serikat selalu seperti itu, seperti kasus di Afganistan dan Irak. Sama seperti di Libya, di Afganistan dan Irak banyak minyak sehingga Amerika Serikat langsung turut campur, sementara di Somalia dan Yaman yang tak ada apa-apa ditinggalkan begitu saja," paparnya.

Tak obral peluru

Terlepas dari sikap Amerika Serikat dan sekutunya, PBNU juga berharap agar Presiden Libya Moammar Khadafy tidak mengobral peluru dan lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Sebab, cara-cara kekerasan justru akan semakin menyengsarakan masyarakat dan mengakibatkan situasi sosial politik Libya semakin tak kondusif.

Karena itu, salah satu rekomendasi yang diputuskan dalam Rapat Pleno PBNU di Yogyakarta adalah kutukan terhadap aksi-aksi kekerasan di Libya, baik yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya maupun pemerintah terhadap rakyatnya. 

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

    Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

    Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

    Nasional
    Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

    Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

    Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

    Nasional
    Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

    Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

    Nasional
    Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

    Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

    Nasional
    Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

    Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

    Nasional
    Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

    Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

    Nasional
    Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

    Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

    Nasional
    Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

    Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

    Nasional
    Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

    Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

    Nasional
    Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

    Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

    Nasional
    Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

    Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

    Nasional
    Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

    Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

    Nasional
    Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

    Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X