Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Desak Pemerintah Jadi Penengah

Kompas.com - 27/03/2011, 20:35 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengutuk keras serangan Amerika Serikat beserta sekutunya ke Libya. Agar kemelut politik di Libya berakhir, PBNU mendesak Pemerintah Indonesia turut berperan sebagai penengah, baik melalui Organisasi Konferansi Islam maupun kelompok negara Gerakan Non Blok.

"Kami telah mengirimkan surat ke pemerintah agar segera berperan sebagai penengah, baik melalui Organisasi Konferansi Islam (OKI) maupun melalui kelompok negara Gerakan Non Blok," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Minggu (27/3/2011) di sela Rapat Pleno PBNU di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta.

Menurut Said, selama ini Amerika Serikat selalu menekankan pentingnya penghormatan kedaulatan dan kebebasan. Namun, cara-cara yang dilakukan Amerika Serikat serta sekutunya di NATO justru biadab dan melanggar kemanusiaan.

"Mereka (Amerika Serikat dan sekutunya) banyak mengajari kita tentang demokrasi dan kedaulatan negara. Lalu, mengapa mereka turut campur dalam urusan politik di Libya," ucapnya.

Said menegaskan, persoalan dalam negeri di Libya biarlah menjadi urusan mereka. Namun, peran Indonesia sebagai penengah dalam memberikan imbauan dan masukan bisa dilakukan.  

"Mengapa Amerika Serikat harus ikut campur urusan dalam negeri? Sikap Amerika Serikat selalu seperti itu, seperti kasus di Afganistan dan Irak. Sama seperti di Libya, di Afganistan dan Irak banyak minyak sehingga Amerika Serikat langsung turut campur, sementara di Somalia dan Yaman yang tak ada apa-apa ditinggalkan begitu saja," paparnya.

Tak obral peluru

Terlepas dari sikap Amerika Serikat dan sekutunya, PBNU juga berharap agar Presiden Libya Moammar Khadafy tidak mengobral peluru dan lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Sebab, cara-cara kekerasan justru akan semakin menyengsarakan masyarakat dan mengakibatkan situasi sosial politik Libya semakin tak kondusif.

Karena itu, salah satu rekomendasi yang diputuskan dalam Rapat Pleno PBNU di Yogyakarta adalah kutukan terhadap aksi-aksi kekerasan di Libya, baik yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya maupun pemerintah terhadap rakyatnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

    Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

    Nasional
    Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

    Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

    Nasional
    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com