DPR Siap Digugat LSM

Kompas.com - 27/03/2011, 14:36 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Refrizal mempersilakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berencana melayangkan gugatan kepada DPR terkait rencana pembangunan gedung baru yang akan dimulai pada Juni mendatang. Pernyataan ini disampaikannya merespons pernyataan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan yang mengungkapkan, pihaknya bersama sejumlah LSM akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pekan depan.

Tindakan DPR yang tetap meneruskan pembangunan gedung berharga Rp 1,2 triliun itu melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pihak yang akan digugat di antaranya, Ketua DPR, Ketua BURT, dan seluruh anggota BURT.

"Kalau melanggar UU, melanggar UU dari mana? Karena sudah diputuskan (di paripurna). Apanya yang dilanggar? Pasal berapa? Tentang apa yang dilanggar? Silakan saja (menggugat), BURT tidak waspada," ujar Refrizal, saat dihubungi wartawan, Minggu (27/3/2011).

Saat ditanya bagaimana tanggapannya atas desakan agar DPR membatalkan rencana pembangunan gedung 36 lantai itu, Refrizal mengatakan, hal tersebut juga tidak bisa serta-merta dilakukan. "Dibatalkan, kan, harus jelas alasannya," kata anggota Fraksi PKS ini.

Sebelumnya, Yuna, saat dihubungi Kompas.com pagi tadi, memaparkan, salah satu pasal yang dinilai telah dilanggar DPR di antaranya ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara. Pasal ini berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Rencana pembangunan gedung baru DPR ini memang telah menuai kontroversi sejak pertengahan tahun lalu. Selain dana Rp 1,2 triliun yang dinilai terlalu besar, sejumlah fasilitas yang akan melengkapi gedung tersebut juga menuai kritik. Akibat derasnya kritik publik, rencana pembangunan yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2010 lalu akhirnya ditunda. Sekretariat Jenderal DPR, Jumat lalu, akhirnya memastikan bahwa proses pembangunan akan dimulai 22 Juni 2011. Saat ini, DPR akan memulai proses tender yang diikuti 11 perusahaan yang sudah mendaftarkan diri.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Nasional
    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Nasional
    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Nasional
    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X