Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diminta Urungkan Bangun Gedung Baru

Kompas.com - 27/03/2011, 09:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat diminta berpikir ulang dengan rencana pembangunan gedung baru yang dianggarkan menghabiskan dana tak kurang dari Rp 1,2 triliun. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito, mengatakan, apa yang dilakukan DPR sebagai tindakan yang tak sensitif dengan kondisi rakyat yang diwakilinya. Dengan dana sebesar itu, satu ruangan anggota Dewan yang berjumlah 560 orang ditaksir mencapai Rp 800 juta per ruangan.

"Apa gunanya bicara soal rakyat miskin, kesejahteraan rakyat, kalau wakil rakyat sendiri membangun gedung mewah dengan dana sebesar itu? Uang Rp 1 triliun itu tidak kecil, bisa untuk program kesejahteraan rakyat," kata Ari, kepada Kompas.com, Minggu (27/3/2011).

Rencana pembangunan gedung baru yang akan dimulai pada 22 Juni itu juga, dikhawatirkan Ari, bisa semakin mengikis kepercayaan publik terhadap parlemen. "Apalagi sudah ada yang menggugat DPR dengan rencananya ini. Cost politik yang dikeluarkan akan lebih besar. Karenanya, saya menyarankan akan dipertimbangkan lagi," ujar pengajar di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial ini.

Jika ditilik, fasilitas yang didapatkan anggota Dewan sudah tergolong mewah. Ia tak sepakat jika melihat secara linier antara fasilitas ruangan dan kinerja anggota Dewan. Salah satu yang mendasari pembangunan gedung baru ini adalah kecilnya ruangan anggota Dewan yang saat ini berukuran 32 meter persegi. Di gedung baru, setiap anggota DPR akan menempati ruangan sebesar 112 meter persegi. Ruangan ini akan diisi anggota DPR, staf pribadi, dan beberapa staf ahlinya.

Jumat lalu, Sekretariat Jenderal DPR menyatakan, sudah ada 11 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender pembangunan gedung 36 lantai tersebut. Paling lambat akhir April akan diumumkan siapa pemenang tender untuk memulai pembangunan pada Juni mendatang. Rencana pembangunan gedung baru ini, meski menuai kontroversi, mendapat dukungan sebagian besar fraksi di DPR. Tercatat hanya Fraksi Partai Gerindra yang menyatakan penolakan dan tidak akan menempati ruangan baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Nasional
    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Nasional
    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    Nasional
    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Nasional
    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasional
    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Nasional
    Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

    Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

    Nasional
    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com