Konflik Libya Masuk Agenda Rakernas PBNU

Kompas.com - 26/03/2011, 23:10 WIB
EditorNasru Alam Aziz

BANTUL, KOMPAS.com — Situasi di Libya yang semakin memanas karena masuknya negara-negara koalisi menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Ponpes Al Munawwir, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (27/3/2011). Perlakuan terhadap kelompok minoritas juga akan dibahas.

Rakernas yang dihadiri sekitar 200 peserta itu akan dibuka pukul 10.00, dilanjutkan dengan sidang-sidang komisi. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengemukakan, dalam sidang komisi antara lain akan dibahas persoalan kebangsaan, kemasyarakatan, dan masalah global yang mendesak untuk dicermati secara bersama-sama.

"Isu-isu strategis seperti masalah politik, kebudayaan, dekadensi ekonomi politik, perekonomian, sosial, kesejahteraan rakyat, persoalan multikultural, dan minoritas akan dibicarakan secara tuntas menurut sudut pandang NU," tutur Said Aqil, Sabtu (26/3/2011) di Bantul.

Menyikapi situasi di Libya yang saat ini masih bergejolak, Said Aqil berharap Indonesia bisa ikut berperan menjadi penengah untuk menyelamatkan bangsa Libya. Pasalnya, menurut Said Aqil, Khadafy adalah seorang pemimpin yang tidak disukai oleh sesama pemimpin Arab. Kondisi ini pun dimanfaatkan negara-negara Barat untuk menghancurkan pemerintahan Khadafy. "Akan tetapi, untuk mengalahkan Khadafy menurut saya tidak segampang mengalahkan Saddam Husein karena negara tetangganya semua musuh, sedangkan Libya sebelah selatannya semua simpatisan Khadafy," papar Said Aqil.




Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X