Radikalisme Ancaman Baru bagi Demokrasi

Kompas.com - 26/03/2011, 15:11 WIB
EditorRobert Adhi Kusumaputra

WELLINGTON, KOMPAS.com — Menguatnya fanatisme dan radikalisme keagamaan maupun kesukuan merupakan ancaman baru bagi demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia. Fanatisme yang berlebihan bisa memunculkan intoleransi dan pengotak-ngotakan masyarakat yang jika dibiarkan bisa berkembang menjadi konflik horizontal.

Demikian salah satu pokok persoalan yang mengemuka dalam Seminar Menuju Indonesia 2020 yang diselenggarakan bersamaan dengan Kongres I Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Selandia Baru di Wellington, Selandia Baru, Sabtu (26/3). Sejumlah pelajar dan mahasiswa dari berbagai kota di Selandia Baru hadir dalam seminar tersebut.  

Iqbal Hanaf, mahasiswa S-3 Bidang Studi Strategis di Victoria University of Wellington Selandia Baru mengatakan, pada zaman Orde Baru, kelompok-kelompok radikal dan fanitisme kesukuan diredam secara represif. "Kini, di alam demokrasi, pemerintah harus mencari cara-cara yang efektif tanpa melanggar hak asasi manusia untuk meredam radikalisme keagamaan dan kesukuan agar tidak berkembang ke arah intoleransi," kata Iqbal.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh dengan membuat aturan hukum yang jelas, misalnya undang-undang seperti yang dilakukan Kanada. Langkah ini pun terbilang efektif. Sekarang pemerintah sepertinya membiarkan dan menganggap remeh. Padahal, jika dibiarkan akan berkembang ke arah yang membahayakan negara, kata Iqbal, seraya memberi contoh Lebanon adalah negara yang terkotak-kotak berdasarkan etnis.

Ananda Sabil Husein, dosen Universitas Brawijaya yang juga mahasiswa S-3 di Fakultas Perdagangan Lincoln, mengatakan, Pancasila adalah perekat bangsa yang efektif. Namun, semasa Orde Baru, Pancasila diterjemahkan secara salah bahkan disosialisasikan secara represif sehingga mengundang sinisme masyarakat. Kini Pancasila perlu disosilisasikan dengan cara baru sehingga efektif sebagai perekat bangsa.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X