Ruang DPR Rp 800 Juta

Jakarta, Kompas - Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan menempati ruangan seluas 111,1 meter persegi di gedung baru yang rencananya mulai dibangun pada Juni 2011. Selain menghabiskan anggaran hingga Rp 799,92 juta atau hampir Rp 800 juta, satu ruangan anggota parlemen itu setara dengan luas empat unit rumah sederhana sehat.

Seperti dikatakan Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Sumirat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/3), pihaknya berupaya melakukan efisiensi dengan mengurangi luas ruang kerja anggota DPR. Jika sebelumnya dirancang seluas 120 meter persegi, kini menjadi 111,1 meter persegi.

Biaya pembangunan fisik gedung baru sebesar Rp 7,2 juta per meter persegi. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu ruang kerja seluas 111,1 meter persegi itu mencapai Rp 799,92 juta. Biaya itu cukup untuk membeli satu unit apartemen mewah di tengah kota Jakarta, seperti Casablanca Mention atau Sudirman Park.

Selain itu, luas ruang kerja seorang anggota DPR juga setara dengan luas empat rumah sederhana sehat. Luas satu rumah sederhana sehat berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 adalah 27 meter persegi.

Sumirat menjelaskan, rencana anggaran Rp 7,2 juta per meter persegi tersebut sudah sesuai dengan analisis Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan alokasi dana pembangunan gedung publik. Ruangan seluas 111,1 meter persegi itu dirancang untuk ditempati oleh seorang anggota DPR, satu sekretaris pribadi, dan lima tenaga ahli. Gedung baru akan dibangun setinggi 36 lantai. Total biaya pembangunan fisik Rp 1,138 triliun. Hingga penutupan pendaftaran, Jumat, sudah ada 11 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang proyek.

Ketua DPR Marzuki Alie mengingatkan, Setjen sebagai pelaksana pembangunan untuk mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Ia juga meminta proses lelang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab, dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan.

Direktur Indonesia Parliamentary Center Sulastyo berpendapat gedung baru bukan solusi untuk meningkatkan kinerja anggota DPR. Kebutuhan peningkatan kinerja adalah interkoneksi informasi.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pun berniat akan melakukan gugatan karena proyek dinilai tidak ada urgensi dan memakan biaya banyak. ”Kalau satu ruangan anggota DPR hampir Rp 800 juta, itu setara rumah mewah,” kata Yuna Farhan, Sekjen Sekretaris Bersama Fitra. (NTA/LOK)