DPR Nilai Pemerintah Sudah Bekerja

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie tak sepakat dengan penilaian bahwa Pemerintah Indonesia lamban dalam merespons situasi dalam negeri Libya, menyusul serangan pasukan sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat yang sudah menewaskan ratusan penduduk. Menurut Marzuki, pPemerintah Indonesia sudah bekerja melalui Kedutaan Besar RI yang ada di negara tersebut.

”Pemerintah itu kan mulai dari duta besar kita di PBB, lalu Kementerian Luar Negeri, kabinet, lalu Presiden, tentu ada urutan. Saya yakin perwakilan kita di luar negeri pasti melakukan sesuatu yang sudah terdengar oleh kita. Dan jangan dibilang tidak tegas, kan ada proses, mekanisme, dan tidak buru-buru,” kata Marzuki di Gedung DPR, Jumat (25/3/2011).

Politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan, jangan menyamakan kinerja pemerintah dengan DPR. Anggota Dewan tampak lebih cepat bekerja karena sering dilihat dari pernyataan-pernyataan politiknya saja, sementara persoalan Libya tak hanya bisa ditanggapi dengan pernyataan-pernyataan politik saja.

”Kalau di sana, enggak bisa buru-buru karena pengaruh statement (pernyataan) luas, jadi tentu melalui proses dan mekanisme,” ujarnya.

Merespon memanasnya situasi di Libya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Februari 2011 lalu mengaku telah mengirimkan surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Presiden meminta para pemimpin dunia untuk turut membantu mencarikan solusi terbaik bagi Libya. Ia khawatir, situasi politik di Libya akan merembet ke negara lainnya. Tak hanya itu saja, memanasnya situasi di negara kaya minyak tersebut memiliki implikasi meroketnya harga minyak dan pangan dunia.

”Oleh karena itu, konkretnya, saya akan menulis surat ke Sekjen PBB. Indonesia menyerukan kepada DK PBB khususnya dan kepada PBB pada umumnya, termasuk komunitas global, untuk bukan hanya sekadar peduli, tetapi mengambil langkah yang riil membantu bangsa Libya mencegah terjadinya aksi kekerasan dan jatuhnya korban,” kata Presiden pada jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Presiden juga berharap Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB, dan semua organ PBB turut memelopori serta memimpin komunitas global untuk melakukan sesuatu yang tepat dan cepat bagi Libya. Presiden juga menekankan pentingnya upaya global untuk mengendalikan inflasi atas harga-harga pangan dunia.

”Kini kita menyaksikan harga minyak yang cukup signifikan yang juga dipicu oleh keadaan di Libya dan negara-negara di sekitarnya. Kalau ini tidak bisa dihentikan, maka dunia akan mendapatkan pukulan ganda, yaitu inflasi harga pangan dan kenaikan harga minyak yang juga secara langsung berimplikasi pada meningkatnya harga pangan. Ini kalau kita biarkan akan memberikan persoalan serius bagi hampir semua negara di dunia,” kata Presiden.