Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Tak Ada Perusahaan Titipan

Kompas.com - 25/03/2011, 13:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, dirinya sudah memberikan sejumlah arahan kepada Sekretariat Jenderal DPR terkait proses dimulainya pembangunan gedung baru Dewan. Arahan itu ditekankan pada upaya menjaga proses yang bersih dan transparan. Salah satu arahannya adalah penegasan bahwa pimpinan DPR tak mendukung satu perusahaan tertentu yang mengikuti lelang untuk dimenangkan.

"Tidak ada titipan yang mengatasnamakan pimpinan Dewan. Itu supaya clear. Ini bukan proyeknya pimpinan Dewan," kata Marzuki di Gedung DPR, Jumat (25/3/2011).

Oleh karena itu, politisi Demokrat ini meminta agar Sekretariat Jenderal DPR tidak langsung memercayai siapa pun yang berusaha mencatut nama pimpinan Dewan sepanjang proses pembangunan gedung baru. Menurutnya, tak ada arahan khusus dari pimpinan. Setjen hanya perlu mengikuti aturan sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Selain itu, Marzuki juga meminta Setjen melakukan proses pembangunan dengan jujur dan transparan. Tak boleh ada rekayasa yang dilakukan untuk memenangkan satu pihak atau untuk menguntungkan sejumlah pihak.

"Jangan diakal-akali, saya tidak mau itu. Jadi, saya menyampaikan ini sebagai proses tender ini agar dilakukan transparan, akuntabel, dan publik silakan menilai. KPK dilibatkan dalam setiap proses keputusan," katanya menandaskan. 

Hari ini, Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan 11 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang setelah tender pembangunan gedung baru DPR mulai diumumkan di media cetak nasional sejak 14 Maret. Ke-11 perusahaan itu adalah PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Tetra Konstruksindo, PT Nindya Karya (Persero), KSO Adhi-Wika, PT Duta Graha Indah (Tbk), PT Krakatau Engineering, PT Abdi Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, dan PT Tiga Mutiara.

Panitia lelang akan melakukan evaluasi dokumen dan pembuktian kualifikasi dari 28 Maret hingga 1 April. Setjen kemudian akan menetapkan hasil kualifikasi dan mengumumkan pemenang lelang pada 4 April. Perusahaan yang kalah dan keberatan dengan hasil itu diberi waktu tanggal 6-12 April untuk melakukan sanggahan kualifikasi. Proses pembangunan sendiri akan dimulai pada 22 Juni 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Nasional
    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com