Marzuki: Tak Ada Perusahaan Titipan

Kompas.com - 25/03/2011, 13:47 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, dirinya sudah memberikan sejumlah arahan kepada Sekretariat Jenderal DPR terkait proses dimulainya pembangunan gedung baru Dewan. Arahan itu ditekankan pada upaya menjaga proses yang bersih dan transparan. Salah satu arahannya adalah penegasan bahwa pimpinan DPR tak mendukung satu perusahaan tertentu yang mengikuti lelang untuk dimenangkan.

"Tidak ada titipan yang mengatasnamakan pimpinan Dewan. Itu supaya clear. Ini bukan proyeknya pimpinan Dewan," kata Marzuki di Gedung DPR, Jumat (25/3/2011).

Oleh karena itu, politisi Demokrat ini meminta agar Sekretariat Jenderal DPR tidak langsung memercayai siapa pun yang berusaha mencatut nama pimpinan Dewan sepanjang proses pembangunan gedung baru. Menurutnya, tak ada arahan khusus dari pimpinan. Setjen hanya perlu mengikuti aturan sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Selain itu, Marzuki juga meminta Setjen melakukan proses pembangunan dengan jujur dan transparan. Tak boleh ada rekayasa yang dilakukan untuk memenangkan satu pihak atau untuk menguntungkan sejumlah pihak.

"Jangan diakal-akali, saya tidak mau itu. Jadi, saya menyampaikan ini sebagai proses tender ini agar dilakukan transparan, akuntabel, dan publik silakan menilai. KPK dilibatkan dalam setiap proses keputusan," katanya menandaskan. 

Hari ini, Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan 11 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang setelah tender pembangunan gedung baru DPR mulai diumumkan di media cetak nasional sejak 14 Maret. Ke-11 perusahaan itu adalah PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Tetra Konstruksindo, PT Nindya Karya (Persero), KSO Adhi-Wika, PT Duta Graha Indah (Tbk), PT Krakatau Engineering, PT Abdi Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, dan PT Tiga Mutiara.

Panitia lelang akan melakukan evaluasi dokumen dan pembuktian kualifikasi dari 28 Maret hingga 1 April. Setjen kemudian akan menetapkan hasil kualifikasi dan mengumumkan pemenang lelang pada 4 April. Perusahaan yang kalah dan keberatan dengan hasil itu diberi waktu tanggal 6-12 April untuk melakukan sanggahan kualifikasi. Proses pembangunan sendiri akan dimulai pada 22 Juni 2011.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Nasional
    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Nasional
    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Nasional
    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X