Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Satu Ruang Anggota DPR Rp800 Juta!

Kompas.com - 25/03/2011, 12:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek pembangunan gedung baru DPR RI yang akan mulai dibangun pada 22 Juni mendatang menelan biaya Rp 1,138 triliun. Sebagian besar dari total biaya itu diserap untuk pembuatan 560 ruangan anggota DPR yang akan menghabiskan biaya sekitar Rp 800 juta per ruangannya!

Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi DPR Sumirat mengatakan, satu ruangan anggota Dewan rata-rata luasnya mencapai 111,1 meter persegi. Berdasarkan analisis Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan fisik gedung publik dihargai Rp 7,2 juta per meter persegi. Angka ini naik dari perhitungan Sekretariat Jenderal sebelumnya yang hanya sekitar Rp 6 juta saja.

"Ini berdasarkan analisis PU jadinya Rp 7,2 juta," katanya kepada wartawan, Jumat (25/3/2011) di Gedung DPR, Jakarta.

Dengan data demikian, rata-rata biaya yang akan dihabiskan untuk fisik satu ruang anggota DPR RI mencapai Rp 799,92 juta. Perlu diingat, harga ini hanya untuk fisik gedung. Belum termasuk mebel, aksesori, dan kelengkapan lain. Harganya tak jauh berbeda dengan harga satu apartemen di kawasan elite di Jakarta berikut isinya.

Satu ruangan 'mewah' ini akan diisi oleh satu orang anggota Dewan, berikut satu sekretaris pribadinya dan lima tenaga ahli. Sumirat menambahkan, gedung baru dengan 36 lantai plus basement ini akan dibangun satu sumbu dengan Gedung Nusantara 1 DPR dan tak akan dibangun di atas lahan lapangan sepakbola DPR RI yang kini tengah direnovasi. 

Rencana pembangunan gedung baru DPR yang tergolong mewah ini menuai kontroversi sejak awal. Dana sebesar Rp 1,8 triliun yang dianggarkan menciut hingga sekitar Rp 1,2 triliun setelah tim pengkajian melakukan penghitungan ulang. Tak hanya mendapatkan kritik dari kalangan di luar Dewan, ada pula fraksi yang menolak rencana pembangunan gedung baru ini. Fraksi Partai Gerindra bahkan menegaskan, para anggotanya tak akan menempati gedung baru tersebut.

"Kalau gedung baru jadi, kalau boleh kita tidak akan menempati. Kan nanti tergantung Sekretariat Jendral," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangan pers di Gedung DPR RI, Jumat (11/3/2011).

Namun, para jurnalis menilai sikap Gerindra ini justru tidak menunjukkan konsistensi. Muzani pun meralat pernyataannya. Menurutnya, fraksi akan memerintahkan anggota untuk tidak sama sekali menempati gedung baru. "Okey, okey. Begini, Gerindra tidak akan menempati gedung baru," tegasnya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Halalbihalal Merawat Negeri

    Halalbihalal Merawat Negeri

    Nasional
    Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

    Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

    Nasional
    Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

    Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

    Nasional
    Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

    Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

    Nasional
    Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

    Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

    Nasional
    Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

    Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

    Nasional
    Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

    Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

    Nasional
    Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

    Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

    Nasional
    Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

    Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

    Nasional
    2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

    2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

    Nasional
    Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

    Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

    [POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

    Nasional
    Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

    Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

    Nasional
    Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

    Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com