PBB: Libya Tak Patuhi Resolusi

NEW YORK, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menilai dalam satu minggu terakhir ini Libya tidak mematuhi Resolusi 1973 Dewan Keamanan PBB, antara lain karena masih belum terlaksananya gencatan senjata seperti yang diamanatkan resolusi itu.

Hal itu diungkapkan Ban, Kamis (25/3/2011), dalam sidang Dewan Keamanan di Markas Besar PBB, New York, satu pekan setelah dewan beranggotakan 15 negara itu mengesahkan resolusi yang mengizinkan anggota PBB menjalankan langkah apa pun yang diperlukan dalam upaya melindungi warga sipil di Libya dari kekerasan pasukan pemerintah pimpinan Kolonel Moammar Khadafy.

Ban menuturkan bahwa pihak-pihak berwenang Libya beberapa kali menyatakan mereka telah melakukan gencatan senjata. Pernyataan itu, ungkapnya, juga diterimanya secara langsung dari Perdana Menteri Libya dalam percakapan melalui telepon pada Sabtu (19/3). ”Kami tidak melihat ada bukti (gencatan senjata). Justru sebaliknya, pertempuran terus berlangsung antara lain di Ajdabiya, Misratah, dan Zitan,” kata Ban.

”Singkat kata, tidak ada bukti bahwa pihak-pihak berwenang Libya menjalankan langkah-langkah untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah Resolusi 1970 atau 1973,” tuturnya.

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Kamis, Ban juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai perlindungan warga sipil serta dihormatinya hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional.  ”Tanda-tanda yang mengkhawatirkan antara lain terjadinya kasus-kasus penahanan, penghilangan orang, ancaman, hasutan, termasuk oleh Kolonel Khadafy melalui televisi nasional,” tuturnya.

Hal utama yang juga diungkapkan Ban dalam sidang DK PBB menyangkut akses bantuan kemanusiaan ke Libya. Sebanyak 330.000 orang telah meninggalkan Libya, sementara para warga lainnya berada dalam kepungan pasukan pemerintah. ”Tapi, pihak berwenang Libya belum memberi izin bagi misi PBB untuk melakukan penilaian terhadap hal-hal apa saja yang dibutuhkan. Saya mengingatkan semua pihak tentang kewajiban mereka untuk memberikan akses luas kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ban mengungkapkan, utusan khususnya untuk Libya, Abdel-Elah al-Khatib, Jumat (25/3), akan menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Uni Afrika di Addis Ababa untuk membicarakan masalah gencatan senjata dan penyelesaian politik di Libya. Pertemuan itu akan dihadiri oleh wakil dari Pemerintah Libya, pihak oposisi, serta negara-negara dan organisasi kawasan terkait.