Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Masih Telaah Laporan Yusuf

Kompas.com - 23/03/2011, 17:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP, mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan verifikasi dan validasi terkait data yang disampaikan oleh mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera Yusuf Supendi. Data tersebut mengenai laporan kasus dugaan penggelapan dana kampanye Pilgub DKI Jakarta 2007 sebesar Rp10 miliar yang dilakukan para elite PKS.

”Saat ini tim sedang melakukan verifikasi dan validasi terkait data yang disampaikan Yusuf Supendi,” kata Johan kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Namun, ketika ditanya berapa lama proses tersebut dilakukan, Johan mengatakan tak bisa diprediksi. Menurut dia, berkas-berkas yang masuk ke dalam KPK harus diperlakukan sama dengan laporan lainnya.

”Semua laporan yang masuk kami perlakuan sama. Lamanya telaah tergantung dari data yang disampaikan,” tuturnya.

Seperti diberitakan, Senin (21/3/2011) lalu Yusuf Supendi melaporkan beberapa elite PKS ke KPK. Laporan tersebut berisikan sejumlah dokumen bukti-bukti bertahap, termasuk 12 nama saksi perihal kasus dugaan penggelapan dana kampanye calon gubernur DKI Jakarta Adang Daradjatun pada tahun 2007 yang ditudingnya dilakukan oleh Sekjen PKS Anis Matta.

Hari ini Yusuf sendiri dikabarkan tengah melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan PKS. Pendamping Yusuf, Adi, mengatakan, pertemuan yang dirahasiakan tempatnya itu kemungkinan membahas mengenai islah.

”Mungkin soal itu (islah), tapi saya tidak tahu pasti. Saya sendiri tidak tahu ending-nya,” kata Adi saat dikonfirmasi mengenai materi pertemuan.

Para politisi PKS menduga dan menuding ada upaya untuk menjatuhkan citra partainya pascadukungan yang diberikan PKS atas pembentukan hak angket kasus perpajakan. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fachri Hamzah bahkan mengungkapkan sudah mengantongi pihak di luar PKS yang menjadi master mind dan merancang penyerangan secara politik melalui Yusuf Supendi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com