Pengamat: Pernyataan SBY Telat

Kompas.com - 23/03/2011, 15:49 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bernada meragukan bocoran WikiLeaks mengenai Indonesia saat membuka Jakarta International Defense Dialog di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (23/3/2011) pagi, dinilai terlambat. Pengamat komunikasi politik Effendy Gozali mengatakan, jika memang isu itu tak benar, Presiden tak perlu menanggapinya ataupun memberikan bantahan seperti yang dilakukan kalangan Istana.

Dalam pernyataannya, Presiden menyebutkan apa yang disampaikan WikiLeaks bisa memengaruhi dan memberikan implikasi secara politik dan keamanan.

”Pernyataan ini agak telat. Sebenarnya enggak usah dibantah,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Effendy mengatakan, berdasarkan riset yang dilakukannya bersama peneliti komunikasi asing lainnya, pola komunikasi politik di Amerika Serikat perlu dicontoh. Di negara tersebut, para politisinya hafal betul kalau mereka tak perlu melakukan bantahan serius atau memberikan tanggapan jika memang tidak melakukan hal seperti yang dimuat dalam pemberitaan yang menyudutkannya.

”Kalau di AS itu, dituduh, selama dia tidak melakukan, dia biasa-biasa saja. Di sana sudah lazim pejabat publik akan dipertanyakan soal ijazah, affair, atau anak-anak Anda bisnisnya apa saja. Cuma, selama itu tetap sesuai hukum yang berlaku, enggak ada tuh yang namanya kepanasan, apalagi sampai mengeluarkan pernyataan bahwa ini membahayakan negara dan sebagainya,” tuturnya.

Menurut Effendy, Presiden jangan mengulang kesalahan yang sama ketika pada tahun 1986 seorang jurnalis mengungkap harta kekayaan Presiden Soeharto di harian Australia, Sidney Morning Heralds. Saat itu Soeharto mengatakan pemberitaan itu menghina martabat bangsa. Namun, ternyata hal itu terungkap pada tahun 1998. Lantas, apakah pernyataan Presiden Yudhoyono saat ini dinilai tepat?

”Sampai saat ini tepat, sampai terbukti WikiLeaks itu benar,” ujarnya. 

Indonesia di WikiLeaks

Seperti diketahui, harian Australia, The Age, Jumat (11/3/2011), memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan harian itu berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks.

Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk The Age, mengatakan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan setidaknya seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Laporan-laporan diplomatik AS tersebut mengatakan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufik Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai ”korupsi selama masa jabatan istrinya”.

 



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X