Kegagalan Kejaksaan, Kegagalan KPK

Kompas.com - 22/03/2011, 20:26 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani, menilai bahwa perbaikan lembaga Kejaksaan Agung dan kepolisian juga menjadi tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi. Institusi penegakan hukum yang dipimpin Busyro Muqoddas itu, kata Ahmad Yani, berfungsi melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kinerja dua lembaga penegakan hukum lainnya.

"Kalau sampai sekarang kejaksaan belum benar juga, ini juga dianggap sebagai kegagalan KPK. Sejauh mana KPK melakukan koordinasi dan supervisi itu? Jadi, keberhasilan KPK itu juga keberhasilan dua institusi lainnya," ungkap Ahmad Yani seusai menghadiri pembacaan vonis politisi PPP yang juga mantan Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (22/3/2011).

Hal tersebut disampaikan Ahmad Yani menanggapi rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berencana menghapus fungsi penuntutan yang dimiliki KPK saat ini.

Menurut Ahmad Yani, untuk menciptakan sistem peradilan yang terintegrasi, harus tercipta pembagian kewenangan yang sesuai undang-undang. Dalam UU Kejaksaan, lembaga yang berfungsi melakukan penuntutan adalah Kejaksaan Agung. "Kalau kita terus-terus menghujat dan tidak memberikan ruang kepada kejaksaan dan kepolisian, maka sampai sejauh mana pun dua institusi itu tidak akan baik juga," ujarnya.

Hingga kini, lanjutnya, revisi Undang-Undang KPK masih dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR.

Ahmad Yani menegaskan, fraksinya yakni Partai Persatuan Pembangunan, tidak memiliki motif balas dendam terhadap KPK atas ditahannya sejumlah politisi PPP dalam kasus dugaan suap cek perjalanan dalam menyusun revisi Undang-Undang KPK.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X