DPR Nilai UU KPK Banyak Penyimpangan

Kompas.com - 22/03/2011, 19:14 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani menyatakan bahwa DPR tidak hendak memangkas kewenangan KPK dalam merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tengan Komisi Pemberantasan Korupsi. DPR ingin meletakkan sistem peradilan yang terintegrasi dengan pembagian kewenangan antarlembaga penegakan hukum yang sesuai undang-undang.

"Kita lihat banyak sekali (Undang-undang KPK) yang sekarang ini adanya penyimpangan-penyimpangan. Itu yang serius akan kita seriusi," katanya seusai menghadiri pembacaan vonis politisi PPP yang juga mantan Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (22/3/2011).

Ahmad Yani menjelaskan, dalam menciptakan peradilan yang terintegrasi seharusnya tidak terdapat banyak fungsi pada satu institusi. Seperti halnya pada KPK yang memiliki fungsi penyidikan sekaligus penuntutan. Seharusnya, penuntutan dalam kasus korupsi menjadi kewenangan suatu lembaga tersendiri.

"Kalau sekarang kan malah ada tiga sekaligus. Dia (KPK) penyidik, dia penuntut, dan dia juga penghukum. Pengadilan, pengadilannya sendiri. Nah ini problem dalam sistem peradilan. Karena sistem peradilan itu harus memberikan ruang yang besa untuk memberikan kesempatan kalau dia (terdakwa) tidak bersalah," paparnya.

Menurut Ahmad Yani, sesuai dengan Undang-undang, Kejaksaan Agung lah yang seharusnya berwenang dalam setiap penuntutan. "Kalau sekarang ini kan lembaga penuntutan Jaksa sendiri. Karena di Undang-undang Kejaksaan juga domain penuntutan di Kejaksaan," ucapnya.

Terkait perkembangan revisi Undang-undang KPK, menurut Ahmad Yani, hingga kini draft revisi masih menjadi pembahasan di Badan Legislatif. "Masing-masing fraksi sudah menyiapkan telaahnya secara mendalam," ujarnya.

Ahmad Yani juga berkomentar bahwa Ketua KPK, Busyro Muqqodas tidak selayaknya menilai perlu atau tidaknya revisi Undang-undang KPK. "Kewenangan untuk itu ada di pemerintah dan DPR. KPK ada dalam institusi pemerintah jadi tidak pada tempatnya pimpinan KPK mengomentari pas atau tidak pas. Karena KPK tugasnya hanya menjalankan Undang-undang, kecuali KPK mau hidup dalam negara sendiri," katanya.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

    Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

    Nasional
    Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

    Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

    Nasional
    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Nasional
    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Nasional
    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X