Presiden Belum Bertemu PKS

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Sekretariat Gabungan koalisi pendukung pemerintah, hingga kini belum bertemu dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera. Sebelumnya, pascapemungutan suara atas usulan pembentukan panitia khusus hak angket kasus perpajakan, Presiden melakukan komunikasi politik dengan parpol pendukung pemerintah, seperti PAN, PPP, PKB, dan Golkar. PKS menjadi satu-satunya anggota Setgab yang belum bertemu Presiden.

"Sampai sekarang pun belum ada rencana bertemu dengan PKS. Saya belum tahu kapan. Kalau memang itu dianggap ada urgensi untuk berkomunikasi, ya tentu akan kita dengar," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/3/2011).

Ditegaskan Julian, Presiden memang selalu melakukan komunikasi dengan pimpinan parpol koalisi pendukungnya. Sebelumnya, anggota Majelis Syuro PKS yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan bahwa PKS tetap berkoalisi dengan partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"PKS tetap berkoalisi," katanya ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu.

Tifatul menegaskan, sampai saat ini belum ada perubahan formasi partai-partai koalisi. Dia juga mengatakan, PKS belum dicabut dari daftar partai pendukung pemerintah, dan sudah ada pembicaraan antara petinggi PKS dan Partai Demokrat. Namun, dia menolak menjelaskan substansi pembicaraan tersebut.

"Ya, nantilah. Ini belum apa-apa. Presiden belum mengumumkan apa-apa. Jadi, kita jangan mendahului," kata Tifatul.

Seperti diketahui, pasca-gagalnya usulan pembentukan hak angket, desakan evaluasi koalisi kencang diembuskan Demokrat, terutama terhadap Partai Golkar dan PKS yang turut dalam barisan pendukung hak angket. Namun, gonjang-ganjing pecahnya koalisi tak lagi terdengar setelah Golkar menegaskan bahwa pertemuan Setgab telah membuahkan beberapa poin penguatan, di antaranya, komitmen untuk lebih solid dalam menyikapi berbagai isu nasional. Hingga saat ini belum ada pernyataan tegas dari Presiden, apakah akan ada perombakan koalisi atau tidak.