Soal Yusuf, PKS Pasif Menunggu

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih dan mengedepankan sikap pasif dalam menanggapi laporan-laporan yang dibeberkan pendiri PKS, Yusuf Supendi, terkait dugaan pelanggaran hukum dan moral yang dilakukan sejumlah elite PKS. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, salah satu elite yang juga dilaporkan, mengatakan, PKS akan tetap pasif sampai fakta-fakta hukum atas laporan Yusuf jelas.

"Kita tunggu saja, belum ada fakta-fakta. Kita sudah bahas, tapi kesimpulan kita begitu, kita adem-adem saja, jangan disikapi sampai fakta hukumnya keluar. Jadi dari isu ke adanya bukti-bukti hukum," ungkapnya di Gedung DPR RI, Selasa (22/3/2011).

PKS juga masih menunggu respon dari Badan Kehormatan DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan Yusuf. Ia menilai, laporan Yusuf sendiri masih belum jelas fakta hukumnya sehingga PKS masih mengkajinya meskipun data-data yang dibeberkan Yusuf sebenarnya sudah didengar sejak tahun 2005.

Bahkan, lanjutnya, besaran angka penggelapan yang dituduhkan Yusuf juga tidak tepat. Wakil Ketua DPR RI ini juga menegaskan, PKS tak mau menanggapi dugaan pelanggaran moral yang diarahkan kepada elit PKS lainnya, seperti soal poligami. Menurut Anis, ini persoalan personal yang tak perlu ditanggapi.

"Kalau yang personal, kita tak mau mencuri perhatian publik dengan masalah pribadi. Jadi kita fokus ke persoalan hukum. Masalah pribadi tak bermanfaat untuk publik," tandasnya. 

Laporan Yusuf

Pada hari Senin (21/3/2011), Yusuf resmi melaporkan sejumlah elite PKS ke KPK. Ia membantah bahwa laporan dan aduannya yang disampaikannya karena alasan sakit hati didepak dari partai.

"Saya menerima informasi pemecatan saya pada tanggal 28 November 2010, jam 20.20. Sementara, saya mengadu ke Badan Kehormatan (BK) DPR mengenai kasus ini pada 2 Agustus 2010. Berarti kan lima bulan sebelumnya," ujarnya kepada wartawan di kantor KPK, Jakarta, Senin (21/3/2011).

Terkait laporannya, Yusuf menyerahkan sejumlah dokumen mengenai dugaan penggelapan dana Pilkada DKI Jakarta. "Bukti lanjutan mengenai dana Pilkada DKI tahun 2007 lalu. Karena, dari Rp 40 milyar yang bersumber dari Adang Daradjatun telah digelapkan oleh Anis Matta sebanyak Rp 10 milyar," terangnya.

Tak hanya itu, Yusuf juga mengaku telah memberikan 12 nama saksi yang siap memberikan keterangan dalam kasus dugaan suap tersebut.