Lagi, 19 Pesawat Amerika "Ganyang" Libya

Kompas.com - 21/03/2011, 01:59 WIB
Editoryuli

BERLIN, KOMPAS.com — Sebanyak 19 pesawat Amerika Serikat, termasuk tiga pesawat pembom B2, "mengganyang" negeri berdaulat Libya, Minggu (20/3/2011). Ini diakui Komando Afrika AS yang bermarkas di Jerman.

"Apa yang kami lakukan, bersama mitra-mitra koalisi kami, adalah tahap awal dari sebuah operasi untuk berusaha menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pemberlakuan zona larangan terbang," kata juru bicara komando itu, Kenneth Fidler.

Serangan-serangan pagi hari itu juga melibatkan jet tempur F-15 dan F-16 dan ditujukan pada "sistem pertahanan udara terpadu" Libya, katanya.

Ia juga mengatakan, rudal Tomahawk yang ditembakkan oleh AS dan Inggris pada Sabtu berjumlah 124. Panglima Militer AS Michael Mullen yang juga Ketua Kepala Staf Gabungan mengatakan sebelumnya, tahap awal dari operasi internasional untuk menegakkan zona larangan terbang di Libya "telah berhasil".

Menurut jenderal AS tersebut, pasukan yang setia kepada Moammar Khadafy "tidak lagi bergerak menuju Benghazi", kota wilayah timur yang dikuasai kubu oposisi Libya, akibat serangan Barat itu.

 

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

    Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

    Nasional
    Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

    Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

    Nasional
    Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

    Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

    Nasional
    Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

    Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

    Nasional
    Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

    Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

    Nasional
    Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

    Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

    Nasional
    PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

    PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

    Nasional
    MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

    MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

    Nasional
    LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

    LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

    Nasional
    Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

    Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

    Nasional
    Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

    Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

    Nasional
    Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

    Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

    Nasional
    Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Nasional
    Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

    Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

    Nasional
    LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

    LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X