Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Wikileaks, Layakkah Dipercaya?

Kompas.com - 20/03/2011, 17:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Situs berita pembocor informasi rahasia, Wikileaks, beberapa waktu lalu sempat membuat heboh Indonesia. Dua surat kabar terbitan Autralia, The Age dan Sydney Morning Herald, mengutip Wikileaks, memuat artikel tentang sepak terjang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam artikel yang terbit Jumat (11/3/2011), antara lain disebutkan, Yudhoyono secara pribadi melakukan intervensi terhadap penyelidikan dugaan korupsi yang diduga dilakukan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Disebutkan pula soal aktivitas Badan Intelijen Negara yang memata-matai saingan politik Yudhoyono.

Ada juga informasi soal mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disebut menggelontorkan uang miliaran rupiah demi memenangkan kursi Ketua Umum Golkar pada 2004. Selain itu, Wikileaks juga menuding Ibu Negara Ani Yudhoyono menggunakan posisi politiknya untuk mengumpulkan kekayaan.

Pertanyaannya, layakkah informasi Wikileaks dipercaya? Pengamat intelijen Wawan H Purwanto mengatakan, data Wikileaks tak perlu terlalu dipercaya. Pasalnya, data-data itu hanyalah data analisis yang belum memiliki legitimasi secara hukum.

"Data-data Wikileaks itu masih analisa, bukan data proyustisia. Ini berbahaya sekali. Namanya analisa, sekali lagi analisa. Tak proyustisia. Begitu dibeberkan ke publik, ini sulit sekali untuk jadi bukti," ungkapnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (20/3/2011).

Maka tak heran, lanjut Wawan, jika ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkannya. Apalagi, data-data tersebut dibeberkan untuk menyerang target-target politik. "Maka kalau tak di-cover-both-side akan berbahaya," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral (Purn.) Tyasno Sudarto juga sepakat bahwa data-data Wikileaks masih data mentah, belum bersifat proyustisia. "Wikileaks itu kan informasi yang belum berupa proyustisia, apalagi data intelijen. Sangat jauh," katanya.

Namun, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI ini menegaskan, siapapun tak boleh langsung mengatakan bahwa data Wikileaks sebagai data sampah. Ia mengingatkan, lebih baik pemerintah membuktikan kalau data Wikileaks tidak benar.

"Jadi yang terpenting, buktikanlah kepada rakyat bahwa apa yang disampaikan Wikileaks itu tak benar dan yang dikerjakan mereka (pemerintah) benar," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

    Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

    Nasional
    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Nasional
    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Nasional
    Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Nasional
    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Nasional
    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com