Tak Akan Ada Pasukan Pendudukan di Libya

NEW YORK, KOMPAS.com — Dewan Keamanan PBB, Kamis (17/3/2011) malam waktu AS, sepakat untuk mengesahkan zona larangan terbang atas Libya dan untuk "melakukan semua langkah yang diperlukan" tanpa menggunakan pasukan pendudukan demi melindungi warga sipil dan pusat-pusat penduduk yang terancam serangan militer Libya.

Para diplomat mengatakan, tindakan itu diperlukan untuk menghentikan langkah yang kian pesat dari pemimpin Libya, Moammar Khadafy, dalam menekan posisi para pemberontak di negara itu. Namun, resolusi tersebut tampaknya meninggalkan kemungkinan terbuka bahwa angkatan udara yang menegakkan zona larangan terbang tidak hanya mencegah pesawat militer Libya untuk terbang, tetapi juga menyasar kemampuan Khadafy yang lebih luas.

"Kami telah diberi tahu para diplomat bahwa hal ini tentu bisa saja memindahkan pintu sehingga Anda memiliki lebih dari satu pendekatan militer yang kuat, baik oleh pihak Barat, maupun negara-negara Arab, untuk membantu pemberontak dan menghentikan Kolonel Khadafy mencapai Benghazi," kata koresponden senior CNN untuk PBB, Richard Roth.

Dengan adanya resolusi itu berarti pesawat angkatan udara Libya dilarang terbang atau memasuki wilayah tertentu di negara itu. Penerbangan yang diizinkan hanya yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB untuk tujuan menegakkan larangan terbang, penerbangan kemanusiaan (seperti menyalurkan obat-obatan, makanan dan membawa pekerja kemanusiaan), dan penerbangan "yang dianggap perlu" oleh negara-negara yang menegakkan zona larangan terbang.

Para pejabat militer AS mengatakan, zona larangan terbang biasanya akan ditegakkan oleh jet tempur. Sebuah zona larangan terbang bisa menghabiskan biaya sampai 300 juta dollar AS per minggu. Demikian data yang diperoleh CNN.

Selain zona larangan terbang, resolusi itu memberi kewenangan kepada negara-negara anggota "untuk mengambil semua langkah yang diperlukan ... demi melindungi warga sipil dan wilayah penduduk sipil yang berada di bawah ancaman serangan di Jamahiriya Arab Libya, termasuk Benghazi." Namun, resolusi itu melarang "kekuatan pendudukan asing dalam bentuk apa pun di setiap bagian wilayah Libya."

Roth, mengatakan, komposisi pasti dari negara-negara yang akan berpartisipasi masih belum jelas. Duta Besar Liga Arab untuk PBB, Yahya Mahmassani, mengatakan, dua negara Arab akan mengambil bagian dalam operasi zona larangan terbang. Namun, ia belum bisa memastikan tentang dua negara tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan, Amerika Serikat tidak akan bertindak tanpa resolusi PBB. Amerika Serikat telah mengatakan, pihaknya ingin negara-negara Arab ambil bagian dalam zona larangan terbang tersebut.