Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega Tegaskan PDI-P Tak Masuk Koalisi

Kompas.com - 17/03/2011, 15:27 WIB

KLATEN, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan, PDI-P tak akan bergabung dalam koalisi hingga tahun 2014. Menurutnya, amanat Kongres III di Bali yang membawanya kembali ke kursi nomor satu di partai ini juga telah mengamanahkan jalan di luar pemerintahan bagi PDI-P untuk berbakti pada negeri.

Menurut Mega, dia yang memegang amanat sebagai Ketua Umum pun merasa bingung selama ini. Berbagai pendapat mengenai sikap PDI-P terus bergulir liar, seolah-olah sudah menjadi keputusannya.

Mega menyesalkan, dia dianggap tak ada. "Itulah mengapa sampai hari ini, ketika gonjang-ganjing urusan PDI-P, saya masih mikir. Saya di mana ya? Media dan orang-orang berbicara dengan nama saya, tetapi saya tak ada di situ. Apakah PDI-P akan masuk untuk ikut koalisi atau reshuffle kabinet. Lalu saya berpikir saya Megawati, Ketua Umum PDI-P, di mana ya saya? Padahal sesuai Kongres III, saya hanya satu-satunya orang yang diberi mandat oleh kongres," katanya.

"Karena saya dilantik oleh kongres partai, segala ketentuan yang diberikan kongres adalah sebagai ketua umum, tak ada lain. Semua orang sekarang tampaknya bingung. Bahkan, ada yang datang tanya, 'kita masuk atau enggak'. Kalian kader partai tahu keputusan kongres seperti apa. Kalian yang memutuskan, institusi keputusan tertinggi partai ditentukan oleh kalian dalam kongres. Makanya, baca AD dan ART," ucapnya di depan puluhan ribu kader PDI-P di Desa Jambakan, Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (17/3/2011).

Sementara itu, dalam keterangan pers setelahnya, Mega menyatakan sulit untuk mengubah putusan kongres ini. Ada celah, tetapi kecil sekali ruang untuk mengubah aturan yang sudah diputuskan oleh kongres. Lagi pula, akan menghabiskan banyak waktu jika partai harus menggelar kongres luar biasa untuk mengubah AD/ART.

"Tak ada jalan lain pula kecuali apakah saya menggunakan hak prerogatif saya. Namun, saya katakan hak prerogatif saya enggak mau saya gunakan secara murah," ucapnya. Mega mengaku pula bahwa dia tahu, Hatta Rajasa sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang dan berbincang dengan suaminya, Taufik Kiemas. Mega juga tahu bahwa putrinya, Puan Maharani, pergi bertemu Presiden.

"Bagi saya, wajar-wajar saja. Puan pergi ke SBY. Banyak yang berpikir saya tak tahu. Saya tahu, kapan dan bagaimana. Nah siapa yang bermain? Media dan mereka yang berkeinginan. Apa perlu saya katakan (orangnya)?" ujarnya sambil mengakhiri keterangan pers. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com