Dubes AS: Laporan WikiLeaks Masih Mentah

JAKARTA, KOMPAS.com — Kedutaan Besar Amerika Serikat menjelaskan, informasi yang dimuat harian Australia The Age dan The Sydney Morning Herald mengenai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—yang disebut berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks—merupakan informasi yang masih mentah, prematur, dan belum lengkap. Apa yang dikatakan terkait Presiden SBY itu tidak dapat dijadikan bukti yang benar.

"Laporan tersebut bukan mengeskpresikan kebijakan maupun putusan akhir dari kebijakan dan tidak bisa dijadikan bukti yang benar. Dokumen tersebut tidak bisa dilihat berdiri sendiri atau mewakili sikap Pemerintah AS," ujar Duta Besar AS Scott Marciel dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Jumat (11/3/2011).

Menurut Scott, jenis publikasi yang dilakukan dua media tersebut sangat tidak bertanggung jawab. Atas nama Kedutaan Besar AS, Scott menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada Presiden dan seluruh bangsa Indonesia.

Harian Australia, The Age, Jumat, memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Yudhoyono. Laporan harian itu berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia Kedubes Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks.

Dalam kawat-kawat diplomatik yang diberikan WikiLeaks khusus untuk The Age itu dikatakan bahwa Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya. Yudhoyono juga disebut menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Kawat-kawat itu juga merinci bagaimana mantan Wapres Jusuf Kalla pada Desember 2004 dilaporkan telah membayar jutaan dollar AS sebagai uang suap agar bisa memegang kendali atas Partai Golkar. Dalam kawat-kawat itu juga diungkapkan bahwa istri Presiden, Kristiani Herawati, dan keluarga dekatnya ingin memperkaya diri melalui koneksi politik mereka.

Laporan The Age itu muncul saat Wakil Presiden Boediono mengunjungi Canberra, hari ini, untuk berbicara dengan Wayne Swan yang bertindak sebagai Perdana Menteri Australia. Boediono juga berdiskusi dengan para pejabat negara itu tentang perubahan administratif untuk mereformasi birokrasi di Indonesia.