Belum Ada Opsi BBM

Kompas.com - 10/03/2011, 04:57 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Pemerintah belum berniat menerapkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam upaya menekan lonjakan anggaran subsidi BBM dalam APBN 2011. Tim kajian antara lain mengusulkan harga premium dinaikkan sebesar Rp 500 menjadi Rp 5.000 per liter.

Tim kajian itu merupakan gabungan dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada.

Pemerintah masih mengamati pergerakan harga minyak mentah di pasar dunia sebelum sampai pada keputusan akhir. ”Kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bersama DPR mencari waktu yang tepat untuk memaparkan hasil studi tim kajian. Itu tak perlu dispekulasi akan ada kenaikan (harga BBM) karena kami belum mengambil keputusan. Kami sedang mengamati ICP (harga jual minyak mentah Indonesia) dan harga minyak,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (9/3).

Menurut Hatta, jika harga BBM dinaikkan, sudah dapat dipastikan hal itu akan menyebabkan laju inflasi naik. Meski demikian, kenaikan laju inflasi tidak dapat dihindari sekalipun dengan kebijakan pembatasan volume BBM bersubsidi.

”Sebab, bagaimanapun dengan ICP yang naik ke level 100 dollar AS per barrel, harga minyak dunia yang lebih tinggi, inflasi akan terjadi melalui kenaikan harga pertamax,” katanya.

Hatta mengatakan, Indonesia masih tertolong oleh penguatan nilai tukar rupiah dari Rp 9.200 ke kisaran Rp 8.000 per dollar AS. Penguatan kurs itu pun menyelamatkan APBN Perubahan 2010 ketika konsumsi BBM bersubsidi naik dari 36 juta kiloliter (kl) menjadi 40 juta kl.

Gangguan pasokan

Terkait dengan kelangkaan BBM di beberapa daerah, Hatta menegaskan, dirinya sudah menelepon langsung Direktur Utama Pertamina. Dari informasi diketahui bahwa kelangkaan terjadi akibat gangguan pasokan yang muncul karena hambatan cuaca. Tanker BBM tidak bisa merapat.

Sementara itu, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menegaskan, tidak ada kenaikan harga BBM. Masyarakat tidak perlu panik dengan membeli BBM melebihi kebutuhannya.

”Pemerintah daerah harus meningkatkan perannya ikut mengawasi pendistribusian BBM agar tepat sasaran dan jumlah. Sebab, setiap kuota BBM bersubsidi nasional didasarkan kuota setiap daerah per harinya,” ujarnya.

Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan menjelaskan, untuk wilayah-wilayah yang tersedia pertamax dan kuota premium sudah terlampaui, pengguna kendaraan diarahkan untuk membeli pertamax. Jika di SPBU tidak tersedia pertamax, akan ditambah premium sesuai dengan kebutuhan.

(UTI/ITA/THT/RWN/OIN/OSA/EVY)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X