Belum Ada Opsi BBM

Jakarta, Kompas - Pemerintah belum berniat menerapkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam upaya menekan lonjakan anggaran subsidi BBM dalam APBN 2011. Tim kajian antara lain mengusulkan harga premium dinaikkan sebesar Rp 500 menjadi Rp 5.000 per liter.

Tim kajian itu merupakan gabungan dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada.

Pemerintah masih mengamati pergerakan harga minyak mentah di pasar dunia sebelum sampai pada keputusan akhir. ”Kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bersama DPR mencari waktu yang tepat untuk memaparkan hasil studi tim kajian. Itu tak perlu dispekulasi akan ada kenaikan (harga BBM) karena kami belum mengambil keputusan. Kami sedang mengamati ICP (harga jual minyak mentah Indonesia) dan harga minyak,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (9/3).

Menurut Hatta, jika harga BBM dinaikkan, sudah dapat dipastikan hal itu akan menyebabkan laju inflasi naik. Meski demikian, kenaikan laju inflasi tidak dapat dihindari sekalipun dengan kebijakan pembatasan volume BBM bersubsidi.

”Sebab, bagaimanapun dengan ICP yang naik ke level 100 dollar AS per barrel, harga minyak dunia yang lebih tinggi, inflasi akan terjadi melalui kenaikan harga pertamax,” katanya.

Hatta mengatakan, Indonesia masih tertolong oleh penguatan nilai tukar rupiah dari Rp 9.200 ke kisaran Rp 8.000 per dollar AS. Penguatan kurs itu pun menyelamatkan APBN Perubahan 2010 ketika konsumsi BBM bersubsidi naik dari 36 juta kiloliter (kl) menjadi 40 juta kl.

Gangguan pasokan

Terkait dengan kelangkaan BBM di beberapa daerah, Hatta menegaskan, dirinya sudah menelepon langsung Direktur Utama Pertamina. Dari informasi diketahui bahwa kelangkaan terjadi akibat gangguan pasokan yang muncul karena hambatan cuaca. Tanker BBM tidak bisa merapat.

Sementara itu, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menegaskan, tidak ada kenaikan harga BBM. Masyarakat tidak perlu panik dengan membeli BBM melebihi kebutuhannya.

”Pemerintah daerah harus meningkatkan perannya ikut mengawasi pendistribusian BBM agar tepat sasaran dan jumlah. Sebab, setiap kuota BBM bersubsidi nasional didasarkan kuota setiap daerah per harinya,” ujarnya.

Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan menjelaskan, untuk wilayah-wilayah yang tersedia pertamax dan kuota premium sudah terlampaui, pengguna kendaraan diarahkan untuk membeli pertamax. Jika di SPBU tidak tersedia pertamax, akan ditambah premium sesuai dengan kebutuhan.

(UTI/ITA/THT/RWN/OIN/OSA/EVY)