Nasib PKS Tak Sama dengan Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edi meramalkan, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait posisi PKS di koalisi akan berbeda dengan sikapnya terhadap Partai Golkar.

"Saya tidak mau tebak-tebak sikap Presiden, tapi kemungkinan Presiden akan melihat standing-nya Golkar dengan PKS tidak bisa disamakan, kemungkinan," kata Tjatur di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3/2011).

Kendati demikian, Tjatur enggan menjelaskan sikap seperti apa yang akan diambil Presiden. Apakah mengeluarkan PKS dari Sekretariat Gabungan Koalisi atau mencopot menteri-menteri PKS di kabinet.

Seusai bertemu Presiden Yudhoyono yang juga Ketua Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyampaikan Partai Golkar tetap berada dalam koalisi.

Menurut Tjatur, sikap Presiden terhadap PKS dan Golkar akan berbeda sebab Golkar memiliki alasan yang kuat dalam mendukung usulan hak angket mafia perpajakan. Alasan Golkar berkaitan dengan harga diri partainya. Berbeda dengan alasan PKS yang dinilai hanya bermuatan politis.

"Golkar memang ada alasan pribadi partai, subyektifitas partai yang kuat sehingga mendorong angket, sehingga tidak bisa dibicarakan lagi di Setgab pada waktu itu, karena menyangkut harga diri partai, jadi bukan politisasi," katanya.

Tjatur juga mengatakan, PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait posisi Golkar dan PKS dalam koalisi. PAN hanya memberi masukan mengenai bagaimana memperbarui komitmen berkoalisi kepada Presiden.

Sementara itu, Mantan Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Pramono Anung menilai, evaluasi koalisi tidak akan membawa perubahan signifikan dalam kinerja pemerintah. Jikapun terjadi perombakan kabinet, Pramono menilai, perombakan yang terjadi hanya kecil-kecilan. Sementara Tjatur menilai bahwa perombakan kabinet yang mungkin terjadi akan "sedang-sedang saja".

Di Semarang, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdallah menyatakan, saat ini proses seleksi menteri terkait dengan rencana reshuffle kabinet sudah mulai dilakukan.

Ia mengatakan, jumlah menteri dari Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat, serta partai koalisi yang lain akan mengalami perubahan. Ia menyebut, jumlah menteri PKS di kabinet akan dikurangi.

Saat ini, PKS menempatkan empat kadernya di Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka ialah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informasi), Suswono (Menteri Pertanian), Salim Assegaf Al'jufrie (Menteri Sosial), dan Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi).

Baca juga Hanya SBY dan Tuhan yang Tahu Reshuffle