Sementara itu, di Jakarta, Selasa (8/3), pemerintah dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat belum bisa memutuskan opsi yang akan diambil yang dapat mengurangi beban anggaran subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak dunia. Opsi ini antara lain menaikkan harga premium sebesar Rp 500, menjadi Rp 5.000 per liter, dan membatasi kuota konsumsi BBM bersubsidi.
Dalam rapat kerja itu, pemerintah hanya menyampaikan hasil kajian konsorsium tiga perguruan tinggi kepada DPR. ”Pembahasan opsi BBM bersubsidi ditunda dalam waktu dekat, mungkin satu sampai dua minggu ke depan,” kata Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya.
Rapat kerja diwarnai perdebatan mengenai siapa yang memaparkan hasil kajian opsi BBM bersubsidi. Sejumlah anggota Komisi VII DPR menolak pemaparan hasil kajian oleh tim pengkaji yang diketuai Anggito Abimanyu dan meminta pemerintah yang menyampaikan langsung hasil kajian itu.
Antrean panjang untuk mendapatkan BBM di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dilaporkan terjadi di sejumlah kota di Sumatera dan Kalimantan sejak Senin lalu.
Antrean pengendara untuk membeli BBM jenis premium dan pertamax di Pontianak, Kalimantan Barat, berlangsung dalam dua hari ini. Antrean sudah mencapai 1 kilometer, membutuhkan waktu dua jam untuk bisa memperoleh BBM. Hari Selasa kemarin, antrean panjang hampir terjadi di semua SPBU di Pontianak. Di SPBU Jalan A Dahlan, antrean kendaraan mencapai 800 meter.
Di SPBU Percontohan PT Pertamina Jalan A Yani, antrean mencapai 1 kilometer dengan tiga lajur antrean. Yosi (35), salah satu pengendara sepeda motor, mengaku sudah mengantre 2,5 jam.
Sales Area Manager PT Pertamina Wilayah Kalimantan Barat Ibnu Chouldum mengatakan, Senin, sempat terjadi keterlambatan pengiriman ke SPBU. ”Tanker terlambat masuk ke depo,” kata Ibnu.
Antrean panjang kendaraan untuk membeli premium juga terlihat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Andi (21), warga Jalan G Obos, Palangkaraya, menuturkan, ia biasanya mengantre untuk membeli premium hanya lima menit.