Perombakan Koalisi, Siapa Takut?

Oleh R Siti Zuhro

Hari-hari belakangan ini para anggota koalisi partai politik pendukung pemerintah seperti sedang menunggu datangnya Godot. Kegeraman SBY kepada beberapa anggota koalisinya—yang oleh Amien Rais diibaratkan ”teman yang satu tangannya bersalaman, sedangkan tangan lainnya menusuk pinggang”—tidak bisa disembunyikan lagi.

Selain kasus hak angket pajak, ulah ”nakal” sejumlah anggota koalisinya itu juga pernah terjadi dalam kasus hak angket Bank Century. Berbeda dengan kasus Century, dampak atas kasus hak angket pajak cenderung berpihak kepada SBY. Publik sangat berharap SBY dapat segera memberikan pelajaran tegas kepada anggota koalisi yang balela itu.

Selain momentum terbaik untuk menghapus citra negatif kepemimpinannya yang dinilai sarat politik pencitraan, kurang tangkas, tegas, dan berani, tindakan ini juga memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat tentang sportivitas politik, dan bukan politik molat-malit. Karena itu, publik pun berharap adanya anggota koalisi yang menjadi tumbal koalisi atas ke-mbaleloan-nya agar ada kejelasan barisan partai pemerintah dan nonpemerintah. Sayangnya, sejauh ini momentum tersebut tak jelas juntrungannya, mirip petasan melempem yang tak jelas kapan meledaknya meskipun sumbunya terus mengepulkan asap.

Pelajaran penting

Banyak pihak menuding sistem presidensial yang berdampingan dengan sistem multipartai jadi penyebab utama ketidakefektifan pemerintahan di Indonesia selama ini. Keinginan memperkuat sistem presidensial senantiasa terhalang tidak efektifnya sistem multipartai. Kian banyak partai kian banyak fraksi dan kepentingan di parlemen.

Sejauh ini jumlah anggota koalisi yang besar terbukti tidak berkorelasi positif terhadap kinerja pemerintah dalam mengeksekusi program-program yang prorakyat. Menteri-menteri yang mewakili parpol masing-masing seolah-olah tidak ikut bertanggung jawab terhadap stagnasi jalannya pemerintahan. Anehnya, apa yang harus dikerjakan pemerintah tidak menjadi pembahasan serius di parlemen.

Salah satunya karena banyak yang lebih suka menarik isu-isu hukum ke ranah politik (seperti isu Bank Century dan hak angket mafia pajak) dan bukannya memberikan dorongan dan pengawalan yang ketat pada institusi penegak hukum agar persoalannya tidak terpolitisasi.

Menyalahkan ketidakstabilan pemerintah karena antara sistem multipartai dan sistem presidensial tidak koheren sesungguhnya tidak tepat juga. Persoalan utamanya terletak pada pentingnya karakter kepemimpinan presiden yang kuat, tegas, dan berani. Sebab, secara konstitusional dalam sistem presidensial, pemakzulan terhadap presiden bukan persoalan sederhana. Namun, banyak pihak menilai justru karakter kepemimpinan tersebut yang kurang dimiliki SBY.

Penilaian tersebut jelas akan keliru bila Presiden cepat mengambil sikap dan tindakan tegas kepada anggota koalisinya yang telah balela dalam kasus hak angket pajak. Sejauh ini sikap Presiden masih misterius. Isu yang beredar adalah bahwa Presiden tersandera oleh politik transaksional yang ruwet dan dilematis. Di satu sisi Partai Gerindra sudah menyatakan hasratnya untuk masuk ke dalam barisan koalisi. Di pihak lain Presiden seolah masih berpikir keras tentang risiko politiknya bila menyingkirkan PKS dan apalagi Partai Golkar dari keanggotaan koalisinya.