Ray: Dipo Alam Seharusnya Minta Maaf

Kompas.com - 09/03/2011, 00:44 WIB
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com Anggota Badan Pekerja Lintas Agama, Ray Rangkuti, mengatakan, Sekretaris Kabinet Dipo Alam harusnya meminta maaf atas perkataannya yang menilai bahwa tokoh lintas agama telah memolitisasi kasus Ahmadiyah dan mencampuri urusan internal umat Islam.

Menurut Ray, perkataan tersebut berpotensi memicu konflik horizontal antarumat beragama. "Atas masalah tersebut, menurut saya, justru Pak Dipo yang harus meminta maaf kepada bangsa ini karena pernyataannya tersebut justru berpotensi mendorong kelompok-kelompok tertentu melakukan kekerasan kembali," ujarnya kepada wartawan di Maarif Institute, Jakarta, Selasa (8/3/2011).

Ray menganjurkan agar Dipo Alam lebih baik berkonsentrasi mengurus persoalan pemerintahan yang lebih penting bagi bangsa Indonesia. "Menurut saya, Pak Dipo lebih baik konsentrasi saja bagaimana cara agar Pak Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu sibuk mengurusi pekerjaannya sehingga lupa mengurusi bangsa ini," ungkapnya.

Hal senada dikemukakan salah satu tokoh lintas agama, Romo Franz Magnis Suseno. Menurut Franz Magnis, cara yang dipakai Dipo Alam dapat memperkeruh keadaan. "Saya bisa mengerti dia (Dipo Alam) membela Presiden, tetapi tidak harus bersikap seperti itu. Cara tersebut sudah kuno dan dapat memperkeruh keadaan," katanya.

Romo Magniz menganjurkan Dipo Alam mengambil cuti dua minggu agar dapat lebih berpikir jernih. "Dipo Alam sebaiknya cuti dulu dua minggu agar pikirannya bisa tenang," sindirnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X