Harga BBM Naik, PDI-P dan PKS Tak Sreg

Kompas.com - 08/03/2011, 14:44 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI-P dan PKS DPR RI tak sreg dengan wacana kenaikan harga BBM yang dilontarkan pemerintah dalam merespon kenaikan harga minyak dunia hingga 117 dollar AS per barrel. Menurut keduanya, opsi ini tak tepat karena justru akan mencekik masyarakat kalangan menegah ke bawah.

"Kenaikan harga kan itu opsi baru. Itu agenda baru. Ya mbok kalau pembatasan, pembatasan dulu karena dampak dari rencana pembatasan saja sangat konkrit. Kalau ingin menaikkan ya silahkan tapi jangan dimasukkan seolah semua mau diselesaikan. Ini kan menurut saya kurang fair. Lho kok memunculkan opsi lain," ungkap Anggota Komisi VII DPR RI Effendy Simbolon dari Fraksi PDI-P di ruang fraksi, Selasa (8/3/2011).

Menurut Effendy, pemerintah hanya terkesan melakukan politik zigzag dengan wacana baru ini padahal usulan pembatasan BBM bersubsidi pun belum tuntas. Namun demikian, fraksinya masih akan mendengar terlebih dulu paparan pemerintah terkait usulan ini.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menegaskan, wacana kenaikan harga BBM ini harus dikaji secara mendalam dan pemerintah harus memiliki kesiapan yan sungguh-sungguh. "Karena bila ada kesalahan dalam kebijakan maupun teknis implementasinya akan mengakibatkan gejolak sosial yang tak terkendali. Apalagi kalau kebijakan mendekati bulan Juni, rentan dengan inflasi, di mana ada beberapa rutinitas masyarakat pada saat itu, seperti musim panen, kenaikan kelas sehingga harga-harga bisa tak terkendali," katanya di ruangan Fraksi PKS.

Oleh karena itu, menurut Mustafa, pemerintah harus melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu untuk memastikan manajemen selanjutnya berjalan baik agar kebijakan itu nantinya tidak malah mempersulit masyarakat yang sejak awal justru ingin dilindungi.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Shohibul Iman mengatakan, sikap PKS masih akan ditentukan setelah mendengarkan paparan dari pemerintah siang ini dalam rapat kerja dengan komisi. Ada dua pertimbangan pokok yang ditekankan PKS dalam menghasilkan sikap.

"Pertama bahwa subsidi harus jatuh betul-betul kepada yang berhak. Kedua, bagi yang tak berhak, kita pertimbangkan agar mereka tak terbebani keharusan untuk membayar BBM yang terlalu besar. Misalnya sekarang kan harus bayar Rp 8.000. Kita usulkan ada BBM nonsubsidi dengan harga Rp 6.000 misalnya. Persoalannya bukan jadi enggak jadi, tapi bagaimana dua hal tadi jadi pertimbangan. Kalau nanti tak ada opsi untuk keringanan, kita akan lihat potensi kemampuan kita untuk memberikan subsidi lebih besar lagi," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X