Korupsi Sektor Energi Rekor Tertinggi

Kompas.com - 07/03/2011, 23:27 WIB
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com- Sepanjang tahun 2010 Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat kasus dugaan korupsi sektor energi yang ditangani KPK merugikan negara paling besar yaitu senilai Rp 204 miliar. Berdasarkan data yang dikeluarkan ICW, KPK berhasil menangani tiga kasus korupsi sektor energi. Salah satunya kasus pengadaan dan pemasangan solar home system (SHS) di Direktorat Jenderal Listrik dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2007 dan 2008.

SHS merupakan produk yang digunakan untuk solusi kebutuhan listrik rumah tangga dengan memanfaatkan tenaga surya. Kasus itu merugikan negara Rp 119 miliar. KPK menetapkan Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, Jacob Purwono dan seorang pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan SHS Kosasih menjadi tersangka dalam kasus itu.

"Sektor yang ditangani KPK dengan potensi kerugian negara terbesar adalah sektor energi. Yang mencapai Rp 204 miliar, salah satunya kasus SHS dari Dirjen Listrik dan Sumber Daya Mineral," ungkap aktivis ICW, Tama S Langkun, di kantor ICW, Kalibata Timur, Senin (07/03/2011).

Dalam data ICW, tercatat empat sektor lainnya yang turut merugikan negara dan masuk dalam penanganan KPK yaitu sektor infrastruktur senilai Rp 146, 1 miliar (tiga kasus), sektor keuangan daerah (empat kasus) dengan kerugian negara Rp 99, 8 miliar. Lalu sektor kesehatan yang merugikan negara Rp 93,4 miliar (tiga kasus), dan terakhir sektor perbankan (satu kasus) dengan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 51 miliar.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X