Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HRWG Laporkan Kasus Ahmadiyah ke PBB

Kompas.com - 07/03/2011, 23:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Human Rights Work Group (HRWG) yang bekerja sama dengan 54 organisasi HAM di Indonesia, akan melaporkan kasus kekerasan yang menimpa Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Provinsi Banten, dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-16 yang akan berlangsung Kamis (10/3/2011).

Menurut Wakil Direktur Eksekutif HRWG Choirul Anam, pengiriman laporan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi upaya-upaya meminimalisasi kekerasan kemanusian di Indonesia. "Kami membawa kasus ini ke internasional, karena memang usaha di nasional sudah sangat maksimal, namun hasilnya mengecewakan," kata Choirul dalam konferensi pers di Kantor HRWG, Jakarta, Senin (7/3/2011).

Direktur Utama HRWG Refendi Djamin menjelaskan, pengiriman laporan kasus tersebut didasari atas penelitian Komnas HAM tahun 2005. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa kasus-kasus kekerasan di Indonesia, khususnya terhadap Jamaah Ahmadiyah, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Ia menambahkan, pemerintah juga telah gagal menjalankan komitmen internasionalnya seperti tertuang dalam Rekomendasi Komite Anti Penyiksaan PBB, untuk menjamin perlindungan terhadap anggota-anggota kelompok untuk mendapat perlindungan yang positif. Oleh karena itu, menurut Rafendi, saat ini diperlukan dukungan internasional untuk menekan pemerintah menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi pada kelompok minoritas, khususnya Jamaah Ahmadiyah.

"Untuk permasalahan-permasalahan tersebut, kami mengharapkan dukungan internasional bisa mempertegas pemerintah Indonesia dalam penuntasan kasus-kasus kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya sesuai dengan komitmen Indonesia dalam keanggotaanya di Dewan HAM PBB," tandasnya. (Ilho)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com