Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulil: PKS Bisa "Out"

Kompas.com - 06/03/2011, 21:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Isu perombakan kabinet pasca-pengambilan keputusan atas usulan hak angket pajak semakin santer terdengar. Dikabarkan, dua partai, yakni Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan dikeluarkan dari koalisi karena selalu berseberangan   dengan Partai Demokrat mengenai sikap politik dalam pengambilan keputusan hak angket pajak.

Di antara dua partai tersebut, menurut fungsionaris DPP Demokrat, Ulil Abshar- Abdalla, PKS paling besar kemungkinannya untuk didepak dari koalisi. Sementara  Golkar masih akan menunggu kepastian masuk atau tidaknya PDI-P ke dalam koalisi. ”Kalau menurut saya yang urgent itu PKS, setelah itu mencarikan pengganti Golkar,” katanya ketika menghadiri Konferensi Pers ”Persiapan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Bangsa dan Negara” di Kantor Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Jakarta, Minggu (6/3/2011).

Ulil menganggap, kehadiran PKS dalam koalisi dinilai kurang menyokong upaya-upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menindak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pemerintahan.

Hal tersebut, menurut dia, dapat mengganggu citra Presiden Yudhoyono membangun pemerintahan yang harusnya pro Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Mengenai siapa yang akan menggantikan PKS dalam koalisi, menurut Ulil, peluang tersebut dimiliki oleh Partai Gerindra. ”Gerindra kemungkinan besar akan ditampung. Karena jika tidak ada pengganti yang seimbang dengan keluarnya PKS, akan berbahaya,” tuturnya.

Sementara itu, nasib Golkar akan tergantung masuk tidaknya PDI-P ke dalam koalisi. Menurut Ulil, saat ini peluang masuk tidaknya PDI-P menggantikan Golkar dalam koalisi adalah 50-50. ”Sekarang ini masih 50-50 kalau melihat berapa persen potensi PDI-P masuk ke dalam koalisi. Tapi, kalau PDI-P dapat ditarik ke dalam koalisi, sudah pasti Golkar semua out,” ujarnya.

Namun, jika PDI-P tidak masuk ke dalam koalisi, menurut dia, reshuffle akan tetap dijalankan. ”Golkar akan tetap di dalam, kemudian PKS out, dan sangat besar kemungkinannya Gerindra akan ditarik ke dalam koalisi,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Nasional
    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Nasional
    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    Nasional
    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Nasional
    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com